INDONESIA VISIONER, Sidoarjo – Kisruh soal Pilkades terjadi di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo. Ratusan warga desa mengaku tak puas dengan hasil Pilkades. Mereka menuntut Pilkades ulang. Demikian pula di Desa Medaeng, Kecamatan Waru juga minta Pilkades ulang.
Warga juga memprotes pelaksanaan Pilkades yang diduga sarat
kecurangan. “Nama kami tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tapi kok
tidak bisa mencoblos,” ujar Arif Marta, warga setempat.
Arif Marta yang juga Wakil Ketua BPD Sumput ini mengatakan gagalnya pemilih menggunakan hak pilihnya, karena Panitia Pilkades setempat dinilainya keliru dalam menerapkan pola
pemilihan. Sebelum memilih, pemilih diminta mengumpulkan surat
panggilan lalu ditumpuk hingga puluhan, bahkan ratusan.
Kemudian pemilih dipanggil satu per satu untuk memilih di bilik yang telah
disediakan. Tapi saat pencoblossn bilik yang difungsikan hanya tiga bilik, padahal di lokasi ada 12 bilik.
Sebenarnya pemilih yang tercatat di DPT sebanyak 4.387 orang. Karena pola pemilihan salah, calon pemilih akhirnya
antri panjang.
Terpaksa warga harus antre selama 2-3 jam hanya untuk menggunakan hak pilihnys. Kondisi ini membuat warga jenuh.
Akibatnya, banyak warga, terutama warga perumahan, seperti warga
Perum Wahyu Taman Sarirogo dan Perum Kedayon, akhirnya banyak yang
pulang tak jadi mencoblos. Demikian pula karena waktunya terbatas, panitia akhirnya menutup proses pemilihan meski masih banyak warga yang belum menggunakan hak pilihnya.
Dimyanto, salah satu warga Sumput mengatakan, salah satu penyebab banyak warga yang tidak bisa mencoblos dkarena panitia beralasan waktu sudah habis. “Karena banyak warga yang belum memilih, kami
menuntut digelarnya Pilkades ulang dan dilakukan pola pemilihannya dirubah.
Sedangkan dari BPD Sumput mengakui pelaksanaan Pilkades Sumput
memang banyak kekurangan. Namun panitia sudah melaksanakan pemilihan sesuai ketentuan. “Kami mengakui jika dalam teknis pelaksaanaannya memang banyak terjadi error (kesalahan) di
lapangan. Tapi pemilihan sudah
sesuai Tatib yang ada,” ujar Ketua BPD Sumput Khoirul Anwar.
Kisruh pilkades juga terjadi di Desa Medaeng, Kecamatan Waru. Warga juga menduga pelaksanaan Pilkades di desa itu juga sarat kecurangan. Diantaranya ada dugaan penggelembungan
suara.
Hal itu dibuktikan antara kertas surat suara yang dicoblos, dengan hasil rekapitulasi. “Surat suara yang dicoblos sebanyak 4.488. Sedangkan hasil rekapitulasinya sebanyak 4.496 lembar. Sehingga ada selisih sebanyak 8 suara,” tandas Sulaji, seorang warga Medaeng.
Jika selisih antara calon kepala desa (Cakades) yang terpilih terpaut
jauh, pihaknya mengaku tak mempersoalkan masalah tersebut. Namun, selisih antara Cakades yang menang (Abdul Zuhri), dengan pemenang kedua (Nur Yasin), hanya berselisih 7 suara. “Pertimbangannya, kalau selisih 8 suara itu memilih Nur Yasin semua, berarti Nur Yasin yang
seharusnya menang,” tegasnya.
Karena itulah, Sulaji mengaku akan segera melaporkan masalah tersebut ke sejumlah instansi terkait, baik Pemkab maupun DPRD Sidoarjo. “Tuntutan kami yakni dilakukannya Pilkades ulang di
Desa Medaeng,” pungkasnya.(Hdr-VIS)
