JAKARTA – Koordinator Aliansi Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) Affandi Somar mengaku sangat serius dalam mengawal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan jabatan yang nama Bupati Keerom, Muhammad Markum dan istrinya Cicih Mintasarih.
“Hari ini kami sampaikan langsung kepada KPK agar laporan kami ini segera ditindaklanjuti,” kata Somar kepada wartawan, Senin (10/12/2018).
Tak tanggung-tanggung, Somar pun menyampaikan bahwa beberapa berkas bukti penguat dugaan terhadap kasus tersebut juga disampaikan kepada KPK secara langsung.
“Iya benar (dilampirkan),” tegasnya.
Kemudian laporan tersebut dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan / Informasi Pengaduan masyarakat dengan nomor informasi 100354 dengan keterangan laporan terhadap dugaan adanya penyelewengan dana APBD Kabupaten Keerom tahun anggaran 2010 sebesar Rp14M, dimana diduga dana APBD masuk ke rekening pribadi istri Wakil Bupati Koreem (Muhammad Markum saat ini menjabat Bupati).
Perlu diketahui seperti yang pernah disampaikan Afandi Somar, bahwa pihaknya menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Dimana pada tahun 2010 lalu Dinas Pendapatan Keuangan melalui Bank Papua cabang Arso menyetorkan dana sebesar Rp14 miliar untuk proyek yang dijalankan oleh kontraktor atas nama PT. Korina Jaya Lestari.
Namun pada saat itu dikabarkan PT Korina Jaya Lestari memiliki utang kepara Markum yang saat itu masih menjabat sebagai wakil Bupati Keerom. Meskipun begitu sharusnya kewajiban pembayaran kontraktor tetap dilakukan sesuai rule yang ada.
Namun sayangnya, dana tersebut justru ditransferkan ke rekening pribadi istri Bupati atas nama Cicih Mintarsih oleh Bank Papua tanpa sepengetahuan kontraktor tersebut.
“Yang menjadi persoalannya adalah, dana Rp14 milyar rupiah, bisa lansung di alihkan ke rekening pribadi nyonya Muhammad Markum oleh Bank Papua cabang Arso. Tanpa kontraktor yang menerbitkan cek giro, tapi Bank Papua berani memindahkan rekening tanpa perintah lewat cek giro Kontraktor,” kata Affandi Somar beberapa waktu yang lalu.
Terhadap kasus itu, Somar menyatakan memiliki beberapa bukti menguatkan bahwa ada tindakan penyelewengan dana APBD tersebut oleh sang Bupati. Beberapa diantaranya adalah ;
1. Foto copy laporan hasil perhitungan kewajaran harga atas prestasi pekerjaan dalam pembangunan jalan dan bupati jembatan ke ibu kota kabupaten keerom kepada bupati keerom oleh Inspektorat Kabupaten Keerom.
2. Foto copy dokumen kontrak dari PT. Korina Jaya Lestari
3. Foto copy surat permintaan pembayaran lansung dan kwitansi yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom.
4. Foto copy rekening koran Bank Papua cabang Arso atas nama PT. Korina Jaya Lestari.
5. Foto copy putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Atas dasar kasus tersebut, Somar pun meegaskan agar KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk tegas dan tanpa tebang pilih dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan pemberantasan korupsi, termasuk dalam kasus yang menyeret nama Bupati Keerom, Muhammad Markum dan istrinya Cicih Mintarsih.
“Kami menegaskan agar KPK sebagai lembaga hukum, lembaga independen dalam penangannya memberantaskan korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutupnya.
