JAKARTA – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) melakukan aksi protes atas kenaikan Harga Tiket Penerbangan Pesawat Indonesia yang kian semakin mahal.
Menurut Salah satu anggota APMAM Jibril. T menyatakan saat berorasi di depan Kementerian Perhubungan RI (Rabu, 20/03/19) bahwa tiket maskapai penerbangan pesawat Indonesia belakangan ini menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Hal tersebut sehingga mendorong merek melakukan aksi protes tersebut.
Pasalnya pasaran tiket penerbangan pesawat harusnya sinergis dengan masyarakat, bukan malah menyusahkan dan menghambat perjalanan pada masyarakat.
“Resah pasti, bagaimana tidak semua tiket di maskapai penerbangan pesawat mahal dan tidak seimbang pada kebutuhan masyarakat secara umum. Tutur Jibril
Hal senada juga di sampaikan Afandi S saat di mintai keterangan menyatakan Kementerian Perhubungan RI harusnya sudah melakukan peneguran atas perbaikan harga tiket pesawat menjelan bulan ramadhan. “Tiket kian mahal masyarakat akan terhambat apabila tiket tetap stage seperti saat ini, apalagi mendekati bulan suci Ramadhan”. Tambah Afandi
Mereka Pun mengancam akan melakukan aksi protesnya di depan istana negara mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk bersikap tegas atas kinerja kabinetnya yakni Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan RI).
“Kami akan selalu kawal, sampai harga tiket stabil seperti semula” Pungkasnya
Adapun tuntutan mereka Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) Mendesak :
1. Mendesak Kementerian Perhubungan RI untuk segera mencopot Dirjen Perkembangan pesawat, karena dianggap telah melewati kewenangan dan batas kewajaran dengan meningkatnya harga pasaran penerbangan udara yang melambung tinggi hingga menyusahkan masyarakat banyak.
2. Kementrian Perhubungan RI segera melakukan peneguran Hukum atas ketidakberesan mekanisme pelayanan publik yang terjadi pada maskapai penerbangan udara.
3. Bila hal demikian tidak mampu di atasi oleh Menteri Perhubungan RI, Maka Presiden RI Joko Widodo Segera mencopot Menteri Perhubungan RI karena dianggap tidak lagi sinergis dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan masyarakat banyak.
