Visioner.id – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, meminta polisi tidak melakukan proses hukum terhadap anak-anak (pelajar) yang ikut aksi demonstrasi pada tanggal 24, 26 dan 30 September 2019 lalu. Menurut Choirul, penanganan terhadap anak harus melalui mekanisme khusus demi hal terbaik untuk anak.
“Kalau mendapatkan anak-anak ikut dalam aksi tersebut, menurut kami dalam konteks kepentingan yang terbaik bagi anak-anak itu tidak perlu diproses,” ujar Choirul di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Selain itu, kata Choirul, tidak perlu pencatatan tindakan kriminal atas nama anak-anak tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak memengaruhi data dalam surat berkelakuan baik anak-anak tersebut.
“Kemudian, tidak perlu pemrosesannya masuk dalam catatan apakah dia pernah melakukan tindakan kriminal atau lain sebagainya. Hal ini terlepas dari soal yang lain dulu-dulu ya (tindak kriminal sebelumnya),” ungkap dia.
Lebih lanjut, Choirul mengatakan anak-anak juga mempunyai hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat. Namun, kata dia, tidak semua jenis anak boleh menyampaikan pendapat.
“Anak-anak juga punya hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat. Akan tetapi, dalam prinsip hak asasi manusia, anak-anak pun dibagi berdasarkan umur, karena tidak semua boleh menyuarakan pendapatnya,” ungkapnya.
Karena itu, dia berharap polisi menangani anak-anak yang ikut demonstrasi dengan mekanisme khusus yang mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk mereka. Menurut dia, proses hukum bukan pilihan terbaik, tetapi pendampingan dan dialog.
“Soal anak-anak, sesuai prinsip hak asasi manusia, anak-anak itu memiliki mekanisme khusus dan memiliki prinsip khusus. Salah satu prinsip yg paling penting dalam konteks anak-anak adalah kepentingan terbaik bagi mereka, masa depan dia masih sangat panjang,” pungkas dia. (sp/bs/*)
