Jakarta, Visioner.id – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo menyatakan prediksi puncak penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia akan terjadi pada Mei 2020. Oleh karena itu, pemerintah pun akan meningkatkan tes PCR dengan target 9000 per hari untuk mendeteksi risiko telah terjadi penularan (13/4/2020).
Sebelumnya, Badan Intelejen Negara (BIN) bahkan memprediksi pandemik Covid-19 akan mencapai puncaknya pada Juli 2020. Ini menandakan bahwa masa pemulihan pandemik Covid-19 bisa berakhir hingga jelang akhir tahun 2020.
Melalui siaran persnya Kamis 16/4/2020, Ketua Bidang Kesehatan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Hery Susanto mengatakan test Covid-19 baik berupa rapid test maupun PCR yang akan dilakukan pihak pemerintah itu harus dilakukan segera, jangan menunggu masa puncak Covid-19 pada Mei 2020, seperti prediksi pihak pemerintah.
“Test Covid-19 melalui rapid tes maupun PCR justeru harus dimassifkan pemerintah sejak sekarang disaat jelang Ramadhan dan arus mudik lebaran, jika menunggu bulan Mei dikhawatirkan prediksi BIN akan lebih mendekati realitas bahwa puncak Covid-19 di Indonesia terjadi di bulan Juli, ini langkah mundur,” kata Hery Susanto.
Hery Susanto menilai pemerintah harusnya memaksimalkan rapid test untuk ODP Covid-19 dan PCR untuk PDP Covid-19.
“Pemerintah tidak bisa sendiri tapi harus melibatkan semua pihak, baik instansi pemerintah maupun BUMN, BUMD dan BUMS, sebab pekerja mereka juga harus di tes Covid-19, jangan hanya bekerja di rumah saja. Pekerja yang hasil tesnya positif harus diisolasi di RS namun yang hasilnya negatif alias sehat bisa bekerja kembali dengan physical distancing di tempat kerjanya, ini perlu agar tidak terjadi stagnasi ekonomi,” kata Hery Susanto.
Hery mengatakan, untuk rapid test Covid-19 bagi ODP yang termasuk warga miskin/tidak mampu dan penanganan pasien positif PDP itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan kelompok pekerja menjadi tanggung jawab instansi pemerintahnya, BUMN, BUMD dan BUMS.
Saat ini, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru diterapkan di wilayah Jabodetabek dan Kota Pekanbaru Riau. Justeru PSBB DKI Jakarta sama dengan PSBB hampir seluruh wilayah Indonesia, sebab menurut catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat 70% perputaran uang di Indonesia berada di DKI Jakarta. Pasca Pandemik Covid-19 perekonomian Indonesia melemah, begitu juga terhadap aktivitas sosial lainnya.
Menurut Hery Susanto statmen Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo merupakan indikasi bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia masih akan berjalan hingga Mei 2020. Pernyataan itu tanda berpeluang adanya perpanjangan masa PSBB.
“Kami mendesak pemerintah agar test Covid-19 harus dimaksimalkan secara massif khususnya di 10 wilayah PSBB yakni : DKI Jakarta, Kota Bogor, Kab Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Bekasi, dan Kota Pekanbaru Riau,” pungkasnya. (*)
