Sarolangun– Himpunan Mahasiswa Sarolangun Jakarta Raya (Himsar Jaya) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga merugikan negara sebesar 9,8 Miliar di lingkungan dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupten Sarolangun.
Menurut Fazin selaku Ketua Umum Himsar, temuan yang dilaporkan oleh BPK sudah masuk skala kasus besar dan bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu Himsar Jaya meminta Kejaksaan Negeri (Kajari) Sarolangun ikut mengawasi dan terlibat dalam persoalan tersebut.
“Temuan BPK dalam lingkup dinas PU Kabupaten Sarolangun bukan temuan yang kecil, angka 9,8 Miliar itu adalah angka yang fantastis, seharusnya Kajari sudah bekerja lebih dulu. Ini juga bisa menarik masuk komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Standar KPK sudah bisa bekerja adalah angka 1 miliar, ini jauh di atas itu, kalau Kajari nya tidak bekerja, harus kita panggil KPK untuk ikut investigasi, kami minta Kajari nya tidak diam” ujar Fazin.
Fazin mengatakan Himsar sudah berupaya bertanya dan meminta keterangan dari kepala Dinas PU Kabupaten Sarolangun. Namun belum ada keterangan jelas soal proyek apa saja dan siapa pihak rekanan tersebut.
“Kami sudah bertanya langsung ke kadis PU terkait temuan BPK ini, beliau menjawab saat ini sedang menyurati pihak rekanan, tapi tidak di sebutkan siapa pihak rekanan ini. Prinsipnya temuan ini harus dikembalikan mungkin dalam jangka waktu berapa tahun, kalau tidak ada pengembalian maka masuk dalam perkara tindak pidana korupsi, tapi kami belum tahu persis, yang pasti kami ikuti perkembangan nya,” lanjut Fazin.
Fazin melanjutkan, Himsar jaya siap mengawal dan melaporkan perkara ini baik ke Kejaksaan Agung maupun ke KPK RI.
“Kami bertamu ke Kejagung dan KPK cukup sering, sebab sama-sama di Jakarta, Kami siap kawal ini dan siap desak KPK dan Kejagung untuk memeriksa siapa saja yang terlibat dari dinas maupun rekanan” Kata Fazin.
Sebelumnya, Seperti diberitakan Metrojambi.com lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi kembali mendapatkan belasan item temuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarolangun. Tidak tanggung-tanggung, nilai keseluruhan temuan mencapai angka Rp 9,8 miliar.
Temuan ini berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hasil (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019. Dimana terdapat sebanyak 13 item temuan di Dinas PUPR Sarolangun.
