visioner.id – sebagaiman kita lihat bahwa Setelah paskah deklarasi KAMI banyak arguemntasi yang muncul dengan berbagai penilaian yang berbeda,namun kalau melihat pada hasil deklarasi KAMI juga bisa disebut sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia ke-75. Bagaimana tidak, kehadiran KAMI adalah angin segar bagi kesehatan demokrasi di negeri ini. Setelah kontestasi pemilu pada 2019, rekonsiliasi pun menjadi pintu bagi partai oposisi yang kini semakin gaib.
Pada hakikatnya adalah fungsi DPR untuk beroposisi bagi pemerintah, tak memerdulikan latar belakang partai pemenang eksekutif ataupun bukan. Posisi itulah yang kini kian memudar, posisi yang kini diambil oleh KAMI untuk menjadi wadah pengawasan nonparlemen bagi pemerintah. KAMI juga diperkirakan akan menjadi simpul baru oposisi dan kekuatan baru dalam pengawasan penyelenggaraan negara.
Seperti yang kita ketahui, saat ini saja aroma feodalisme semakin mengental pada demokrasi di negeri kita ini. Tanpa oposisi yang kuat, tentu akan semakin terciptanya peluang pemerintahan tirani di Indonesia
Maka KP2IT meminta agar dapat merespon tuntutan gerakan KAMI secara substantif. Menurutnya, tujuh dari delapan tuntutan KAMI sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Maka Menurut saya Presiden KP2IT meminta agar pak Presiden Jokowi mau membahas setiap tuntutan yang dilayangkan KAMI,agar apa yang menjadi konsep besar dari Kawan-kawan KAMI itu bisa terjawab Dengan solusi yang terbaik demi memperbaiki bangsa dan negara ini dalam kondisi keterpurukam ekonomi saat ini.
Karena Dalam deklarasinya, KAMI mengeluarkan delapan tuntutan, di antaranya mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.
Kemudian, menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.Tuntutan lainnya, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
Selain itu, menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.
Selaku Presiden KP2IT sangat mengapresiasi tuntutan tersebut karena Indonesia yang begitu besar dengan jumlah penduduk yang begitu banyak maka saya meminta pemerintahan sekarang tidak lagi ego politik karena para Tokoh-Tokoh KAMI ini mempunya Niat baik demi bangsa ini yang dimana perlu dibuka peluang komunikasi dengan pemerintahan saat ini agar terjadi keseimbangan konsep demi memperbaiki bangsa dan negara saat ini dari semua sektor. Apalagi Kami di Kawasan Timur Indonesia Mengharapkan agar pembanganun ekonomi dalam situasi Covid-19 saat ini cepat di atasi dan di pulihkan kembali sehingga kita tidak lagi tertinggal dengan negara lain..dalam hal pemerataan ekonomi bangsa semua ini bisa dilakukan jika semua tokoh -tokoh elit Politik Nasional saat ini menyatu saling bergandeng tangan demi menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia karena kita ingin mencapai kesejahteraan adil dan makmur sesuai dengan cita-cita UUD 1945.
