JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menyerahkan ratusan ijazah milik warga yang sempat tertahan selama bertahun-tahun di berbagai sekolah melalui program pemutihan. Langkah ini diambil guna memastikan setiap anak bangsa memiliki akses penuh terhadap dokumen kelulusan mereka untuk keperluan masa depan.
Ketua Umum Jaringan Masyarakat Madura (JAMMA), Edi Homaidi, memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menyelesaikan persoalan menahun tersebut. Ia menilai program pemutihan ijazah merupakan solusi konkret bagi warga yang selama ini terhambat secara ekonomi.
“Langkah Bapak Pramono Anung ini adalah bukti nyata kepemimpinan yang hadir dengan solusi. Banyak warga kami, termasuk warga Madura di Jakarta, yang merasa sangat terbantu karena ijazah adalah kunci utama untuk mencari nafkah atau melanjutkan sekolah,” ujar Edi Homaidi di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Dalam penyerahan terbaru, tercatat sejumlah ijazah yang sempat tertahan hingga 17 tahun akibat persoalan administratif dan tunggakan biaya. Pramono Anung menegaskan pemerintah tidak ingin lagi melihat dokumen pendidikan “tersandera” hanya karena keterbatasan finansial warga yang kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Edi Homaidi menyebut kebijakan pemutihan ijazah memiliki dampak domino yang sangat positif, khususnya dalam menekan angka pengangguran. Dengan ijazah di tangan, para pemuda Jakarta kini memiliki kepercayaan diri serta legalitas untuk bersaing di dunia kerja.
“Ijazah yang tertahan belasan tahun itu seperti harapan yang mati suri. Dengan adanya pemutihan ini, Bapak Gubernur telah menghidupkan kembali harapan dan masa depan ratusan keluarga di Jakarta. Ini adalah investasi sumber daya manusia yang luar biasa,” tambah Edi.
Pramono Anung sebelumnya juga menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan untuk terus menyisir sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, yang masih menyimpan ijazah alumni akibat kendala biaya. Program ini ditargetkan tuntas agar tidak ada lagi hambatan bagi lulusan sekolah di Jakarta untuk berkembang.
Edi Homaidi menegaskan bahwa JAMMA akan berada di garda terdepan dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil seperti ini. Ia berharap semangat transparansi dan kemudahan akses pendidikan tersebut dapat menjadi standar baru dalam tata kelola pendidikan di Jakarta.
“Kami di JAMMA mendukung penuh kepemimpinan yang progresif dan berani seperti ini. Kebijakan ini sangat inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas di seluruh pelosok ibu kota,” pungkas Edi Homaidi.
