Jakarta, – Kombes Pol Ferli Hidayat resmi dikukuhkan sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorspripim) Polri. Pengukuhan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1585/VII/KEP./2026 tertanggal 31 Juli 2026. Posisi barunya menjadikannya pendukung utama Kapolri dan Wakapolri dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta penanganan agenda khusus pimpinan.
Nama perwira itu kembali mengemuka di ruang publik seiring pengukuhan tersebut. Ia pernah menjabat Kapolres Malang saat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Tiga hari pasca-insiden yang menewaskan 135 orang, ia dicopot dari jabatannya. Promosi ini pun memicu beragam reaksi di media sosial.
Di balik sorotan itu, terdapat rekam jejak akademik dan profesional yang patut dicatat. Ferli merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara (2001) dan Akademi Kepolisian Batalyon Tatag Trawang Tungga (2004). Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta (2009) dan Magister Hukum di Universitas Diponegoro (2013). Pendidikan lanjutan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (2009-2011) turut memperkuat kapasitas manajerialnya.
Kariernya terbentang dari Polda DIY, Polda Kaltim sebagai Kasat Lantas Polres Berau, hingga Kasubbagbungkol Sipripim di Mabes Polri. Perpaduan pengalaman lapangan dan staf menjadi pertimbangan utama dalam promosi kali ini.
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menegaskan bahwa ukuran utama dalam pembinaan karier adalah putusan hukum, bukan perhatian publik. Ferli Hidayat tidak pernah dinyatakan bersalah melalui sidang etik maupun proses pidana, sehingga pencopotan jabatan tidak menghilangkan haknya untuk promosi. Pakar hukum UAI Suparji Ahmad juga menyatakan bahwa sepanjang tidak ada putusan pidana yang mencabut haknya, promosi adalah bagian dari kebijakan manajemen SDM Polri.
Publik menyikapi langkah Polri ini secara proporsional. Kepercayaan terhadap lembaga tidak terbangun dari satu keputusan, melainkan dari konsistensi dan transparansi dalam setiap kebijakan. Rotasi jabatan merupakan hak prerogatif pimpinan untuk kepentingan organisasi.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyuarakan aspirasi warga yang menghargai proses pengembangan profesi di tubuh kepolisian. Ketua JAN, Romadhon Jasn, menilai setiap personel berhak mengembangkan potensinya tanpa sanksi yang berkepanjangan.
“Kami memahami kritik yang muncul dan itu bagian demokrasi, namun kami juga melihat bahwa Ferli Hidayat telah menjalani proses hukum dan etik yang panjang. Tidak adil jika seseorang terus dihantui masa lalu tanpa diberi ruang untuk berkontribusi di posisi yang berbeda. Kami percaya Polri telah mempertimbangkan dengan matang keputusan ini, dan kami mendukung pembinaan karier yang adil dan profesional,” ujar Romadhon, dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026) di Jakarta.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan dinamika organisasi untuk penyegaran dan penguatan lembaga. Setiap pejabat baru dituntut bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Polri juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam promosi jabatan. Pengembangan jenjang tidak hanya bertumpu pada aspek formal, tetapi juga integritas, rekam jejak kepemimpinan, dan penerimaan rakyat. Langkah ini menjadi pengingat bahwa korps terus berbenah.
Warga berharap promosi tersebut tidak mengurangi komitmen Polri dalam menuntaskan kasus Kanjuruhan secara tuntas dan transparan. Keadilan bagi para korban tetap menjadi perhatian utama rakyat.
“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap proses pembinaan karier di Polri selama dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami juga mengingatkan bahwa kepercayaan warga harus dijaga dengan penyelesaian kasus-kasus besar yang masih menjadi perhatian rakyat. Semoga yang bersangkutan menjalankan amanah ini dengan baik dan menjadi contoh bagi personel lainnya,” pungkas Romadhon.
