JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengakui masih menemukan pengelola SPBU yang memungut biaya dari pengguna toilet. Temuan itu ia sampaikan sendiri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (12/11/2026). Simon tidak hanya mengakui. Ia langsung memerintahkan jajaran Pertamina Patra Niaga untuk menindak pengelola yang melanggar.
“Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina kan gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu,” kata Simon dalam forum tersebut.
Ia menegaskan akan memberi sanksi kepada pengelola yang masih memungut bayaran. “Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega untuk tindak tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan,” ujarnya.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, melihat pernyataan itu sebagai bentuk ketegasan yang jarang terlihat. “Bukan cuma janji. Beliau akui temuannya, lalu langsung perintahkan tindakan. Itu yang publik butuhkan,” kata Romadhon di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kebijakan toilet gratis sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2021, Menteri BUMN saat itu Erick Thohir menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-16/MBU/11/2021 yang mewajibkan seluruh fasilitas umum BUMN, termasuk toilet SPBU, dapat dinikmati masyarakat tanpa biaya. Aturan itu lahir setelah Erick sendiri menemukan toilet berbayar di SPBU Pertamina.
Artinya, jika masih ada SPBU yang memungut biaya, itu adalah pelanggaran terhadap standar yang sudah ditetapkan. Simon memposisikan diri sebagai penegak aturan, bukan pihak yang mengabaikannya.
“Toilet itu hal kecil. Tapi kalau di situ saja masih ada pungutan liar, bagaimana dengan layanan yang lebih besar? Publik akan menilai dari hal-hal kecil seperti ini,” ujar Romadhon.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat punya saluran untuk melapor. “Kalau masih ada SPBU yang minta bayaran, laporkan ke Call Center 135. Jangan diam. Ini hak publik,” pesannya.
Romadhon menilai langkah Simon ini sebagai sinyal positif. “Saya apresiasi. Beliau tidak menutupi. Beliau buka di forum resmi, lalu minta tindakan. Itu tanda kepemimpinan yang tidak defensif. Ke depan, pengawasan harus diperkuat agar tidak berulang. Tapi arahnya sudah benar,” ujarnya.
“Kalau hal-hal kecil seperti toilet saja dijaga, publik akan percaya bahwa layanan yang lebih besar juga dijaga. Ini soal membangun kepercayaan dari bawah,” pungkas Romadhon.
