Jakarta, 13 November 2026 – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) .
Suahasil menegaskan defisit ini masih berada dalam jalur yang terukur sesuai desain anggaran tahun berjalan. “Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga konkrit menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026) .
Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen
Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 83 persen dari target APBN .
Penerimaan perpajakan mencapai Rp2.064 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,8 triliun, tumbuh 37 persen (yoy) atau mencapai 120,2 persen dari target APBN .
Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun, tumbuh 15,6 persen (yoy) atau 78 persen dari pagu APBN . Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp653,6 triliun .
Keseimbangan Primer Surplus Rp114,8 Triliun
Meski defisit, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 mencatatkan surplus Rp114,8 triliun, jauh lebih baik dari desain yang ditetapkan defisit Rp89,7 triliun . Suahasil menyebut kondisi ini menunjukkan postur fiskal nasional tetap terjaga solid.
Menkeu Tolak Istilah “Tekor”
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil meluruskan penggunaan istilah “tekor” yang kerap disematkan pada kondisi APBN. Menurutnya, selisih antara pendapatan dan belanja negara merupakan desain kebijakan fiskal sejak awal, bukan kerugian komersial seperti pada entitas bisnis .
“APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya .
Defisit Lebih Rendah dari Tahun Lalu
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, defisit APBN Oktober 2026 tercatat lebih rendah. Pada akhir Oktober 2025, defisit mencapai Rp479,7 triliun atau setara 2,02 persen dari PDB. Artinya, defisit Oktober 2026 turun sekitar 20,9 persen secara tahunan .
Pemerintah mendesain defisit APBN 2026 secara keseluruhan sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB, sehingga realisasi hingga Oktober masih berada dalam koridor yang direncanakan .
Jakarta, 13 November 2026
Redaksi
