Jakarta, 16 November 2026 – Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang bergerak di bidang produksi pakan ikan dan ternak. Usulan ini muncul sebagai respons atas ketergantungan Indonesia pada pakan impor yang selama ini memberatkan peternak dan pembudidaya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai pembentukan BUMN pakan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan, khususnya di sektor protein hewani. Menurutnya, harga pakan yang terus melambung menjadi penyebab utama tingginya biaya produksi peternak dan pembudidaya ikan.
“Kita butuh BUMN pakan yang fokus pada pengembangan bahan baku lokal, sehingga tidak terus bergantung pada impor,” ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Beban Pakan Impor
Maman menyoroti bahwa komponen pakan menyumbang sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya produksi peternakan dan perikanan. Ketergantungan pada bahan baku impor seperti bungkil kedelai dan tepung ikan membuat harga pakan domestik rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan harga global.
“Pakan ini adalah persoalan klasik yang belum terselesaikan. Kalau tidak ada intervensi negara, peternak dan pembudidaya akan terus tertekan,” tegasnya.
Fokus pada Bahan Baku Lokal
Komisi IV mendorong BUMN pakan untuk memprioritaskan pengembangan bahan baku lokal, seperti jagung, bungkil kelapa sawit, tepung maggot, dan limbah pertanian lainnya. Menurut Maman, kekayaan sumber daya alam Indonesia sebenarnya cukup untuk memproduksi pakan secara mandiri.
“Jangan sampai kita impor pakan, padahal bahan bakunya melimpah di dalam negeri. Ini soal kemauan politik dan tata kelola,” ujarnya.
Dukungan untuk Pembudidaya dan Peternak Kecil
Maman menambahkan bahwa BUMN pakan harus berpihak pada peternak dan pembudidaya kecil. Ia mengusulkan adanya subsidi atau harga khusus bagi kelompok usaha kecil, serta pendampingan teknis dalam pembuatan pakan mandiri.
“BUMN ini jangan justru menjadi pesaing pengusaha lokal. Harus menjadi mitra yang membantu mereka bangkit,” tegasnya.
Respon Kementerian
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan tersebut. Publik menanti apakah pemerintah akan menindaklanjuti gagasan ini atau memilih pendekatan lain, seperti penguatan koperasi pakan atau kemitraan dengan swasta.
Jakarta, 16 November 2026
Redaksi


















