Mendagri Minta Daerah Dukung Digitalisasi Perlindungan Sosial

Jakarta, 16 November 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mendukung penuh digitalisasi perlindungan sosial. Menurutnya, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Tito menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi nasional percepatan digitalisasi perlindungan sosial di Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat ini dihadiri perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Digitalisasi bukan sekadar mengubah cara penyaluran dari tunai ke nontunai. Lebih dari itu, ini soal membangun sistem data yang akurat, terintegrasi, dan bisa diaudit,” ujar Tito.

Tiga Fokus Utama

Tito memaparkan tiga fokus utama dalam digitalisasi perlindungan sosial. Pertama, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala. Pemerintah daerah diminta aktif memverifikasi dan memperbarui data warganya, termasuk memastikan tidak ada data ganda atau penerima fiktif.

Kedua, integrasi sistem penyaluran bantuan. Bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan lainnya harus terhubung dalam satu ekosistem digital sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima.

Ketiga, penguatan pengawasan dan transparansi. Masyarakat harus bisa mengakses informasi mengenai penerima dan besaran bantuan, serta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian.

Dukungan Anggaran dan SDM

Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mendukung daerah dari sisi anggaran dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan bagi operator desa, penguatan kapasitas dinas sosial, serta penyediaan infrastruktur digital akan terus dilakukan.

“Kami akan memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Tapi kami juga meminta komitmen penuh dari kepala daerah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial, tetapi menjadi agenda bersama seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan pemerintah daerah.

Respon Kepala Daerah

Sejumlah kepala daerah menyambut baik arahan Mendagri. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya memperkuat sistem data di daerahnya. Menurutnya, digitalisasi akan mempermudah penyaluran bantuan dan mengurangi potensi konflik sosial akibat salah sasaran.

“Kami siap. Yang terpenting ada pendampingan teknis dan kepastian sistem yang terintegrasi,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Dalam Negeri belum merinci jadwal dan target capaian digitalisasi perlindungan sosial. Publik menanti langkah konkret agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak.


Jakarta, 16 November 2026
Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkait

Terbaru