JAKARTA – Mengenai keputusan komisi III DPR-RI terkait pengangkatan Komjen.Polisi Idham Azis sebagai Kapolri terlalu cepat atau terburu-buru, hal ini di ungkapkan Ismail Marasabessy selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia melalui keterangan tertulisnya, Rabu(30/10/2019).
“Apalagi rapat komisi III berakhir secara aklamasi, saya menduga adanya politik transaksional disini,” paparnya.
Dalam hal ini, seharusnya komisi III DPR-RI sebagai represantasi Rakyat Indonesia juga harus mempertimbangkan dan melihat masukan saran dari masyrakat. “Dimana ada sebagain kelompok masyarakat dan lembaga pemerhati hukum yang menilai lolosnya nama Komjen Pol.Idham Azis sebagai kandidat tunggal menciderai reformasi yang selama ini berjalan di instansi kepolisian,” ungkap Ismail.
Sebagai mana kita ketahui bersama, bahwa pangkat komjen pol di mabes Polri bukan hanya satu orang saja, “Toh! kenapa hanya satu nama yang di usulkan, kita jadi menduga bahwa disinyalir ada faktor politik kekuasaan yang bermain disini,” sambungnya
Menurut hasil kajian pihaknya, bahwa Komjen Pol Idham azis juga tidak bersih dari persoalan penegakan hukum, pasalnya, hingga saat ini masih tersandung kasus-kasus yang pernah ditangani Komjen Pol.Idham Azis, semisal kasus penyiraman Novel Baswedan(Penyidik KPK) begitu pun hal nya tentang penembakan Mahasiswa di Sulawesi Tenggara yang belum juga terselesaiakan kasusnya hingga saat ini.
Mirisnya bila melirik dari berbagi hal kasus tersebut dapat di kategorikan menjadi preseden buruk dan dihimbau juga agar semestinya menjadi pertimbangan dari pihak Komisi III DPR RI untuk menetapkan calon kapolri.
“Oleh karena itu kami meminta kepada pimpinan DPR RI jangan dulu untuk pembahasan kapolri di bawah ke ranah rapat paripurna. Apabila ini di bawa maka dapat dipastikan ada kecacatan hukum dan demokrasi disini, dan oleh karena itu kita bisa pastikan akan turun ke jalan dan memboikot Gedung DPR-RI dan Istana Merdeka bila hal ini masih di lanjutkan.
Lanjut Ismail, sudah sangat jelas bahwa pada proses pengesahan Komjen.Pol Idham Azis ada indikasi kuat Politik Transaksional di karenakan banyak aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat dan para praktisi hukum tidak pernah di rilis dalam pemberitaan, padahal banyak sekali msyarakat yang melakukan penolakan namun tidak pernah di publikasikan, dan terindikasi ada permainan transaksional yang di mainkan oleh Komjen.Pol Idham Azis. Sehiinggga Ismail Marasabessy,SH. Selaku Direktur LKPHI berharap pemerintah dan dalam hal ini Presiden dan pihak DPR-RI berfikir kembali untuk mendorong Komjen.Pol Idham Azis sebagai Kapolri. Tutup menjelaskan (IM)
Oleh_ : Ismail Marasabessy,SH.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI)
