Jakarta (VISIONER) – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyatakan komitmennya untuk mengawal model pertumbuhan ekonomi yang fundamental dan inklusif, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dony, pertumbuhan ekonomi yang hanya berpatokan pada angka persentase makro akan sulit menciptakan kesejahteraan merata dan justru memperlebar tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, negara sedang melakukan “restorasi” dengan fokus utama pada dua pilar keberlanjutan, yakni ketahanan dan pertahanan.
“Kita ingin shifting dari artificial menjadi fundamental economic growth. Tidak ada negara yang berdaulat kalau tidak mampu memenuhi pangannya sendiri, mengamankan energinya, dan memiliki SDM yang tangguh,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Untuk menerjemahkan visi tersebut, BP BUMN langsung mengawal berbagai program strategis di lapangan, meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia (SDM).
Ketahanan pangan adalah program nyata pemerintah Prabowo yang sukses mendorong swasembada beras. Dony menjelaskan langkah terstruktur pemerintah menciptakan swasembada melalui pencetakan sawah baru, penambahan infrastruktur irigasi, dan penyesuaian model bisnis pupuk (mark to market) yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.
Sedang dalam ketahanan energi, pemerintah terus mendorong proyek hilirisasi seperti konversi batu bara menjadi gas (Dimethyl Ether/DME), penghentian impor solar, serta pengembangan bahan bakar nabati (etanol dan B50) untuk menekan capital outflow.
BUMN juga mendukung program intervensi gizi nasional (Makan Bergizi Gratis) sebagai pilar ketahanan SDM guna memutus rantai stunting yang masih di angka 23 persen. Pun halnya pembangunan ‘Sekolah Rakyat’ dan ‘Sekolah Garuda’ untuk pemerataan akses pendidikan.
“Ini bukan sekadar program biasa, ini adalah sebuah proses restorasi tentang keberlanjutan Indonesia ke depan. BUMN harus menjadi motor penggerak utama yang memastikan negara ini berdaulat,” kata Dony.
