Mendag Budi: Wewenang Badan Publik Kadin Tak Dipertahankan

Jakarta, 16 November 2026 – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah tidak mempertahankan kewenangan yang melekat pada badan publik dalam Revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin). Kewenangan tersebut dihapus untuk memastikan Kadin tetap menjadi organisasi dunia usaha yang mandiri, bukan menjadi perpanjangan tangan negara.

Hal ini disampaikan Budi saat menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kadin kepada Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pemerintah mengusulkan penyederhanaan naskah dari 13 bab dan 43 pasal menjadi 8 bab dan 19 pasal, serta menghapus 184 dari 369 butir DIM .

Fungsi Kadin Tetap Dipertahankan

Meski kewenangan badan publik dihapus, Budi menegaskan tiga fungsi utama Kadin tetap dipertahankan, yaitu advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha. Perubahan bab mengenai fungsi, tugas, dan wewenang menjadi fungsi dan kegiatan ini bertujuan memperjelas posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sebagai pemegang kewenangan negara .

“Kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI .

Ketua Kadin Dipilih Tanpa Penetapan Presiden

Pemerintah juga mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan Ketua Kadin. Kini, ketua dipilih melalui musyawarah nasional dengan seleksi internal, tanpa memerlukan penetapan oleh Presiden. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam musyawarah nasional dan disetujui pemerintah melalui Keputusan Presiden .

Pengawasan dan Keanggotaan Diperluas

Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap Kadin, tidak lagi sebatas “dapat melakukan pengawasan” tetapi menjadi kewajiban. Pendanaan Kadin wajib dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan diaudit .

Sebagai terobosan, Kadin akan memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha. Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan Kadin, khususnya bagi UMKM .

Konteks Pembahasan

RUU Kadin merupakan inisiatif DPR yang disetujui dalam Rapat Paripurna 22 September 2026. Pembahasan kini memasuki tahap penyelarasan DIM antara pemerintah dan DPR. Pemerintah berharap RUU ini memperkuat Kadin sebagai mitra strategis dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan target pertumbuhan 8 persen dan investasi Rp13.032 triliun pada 2025–2029 .


Jakarta, 16 November 2026
Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkait

Terbaru