Jakarta, 2 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan bantuan sosial beras senilai Rp17,52 triliun mulai 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing akan menerima 10 kilogram beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September .
Penyaluran bansos ini dipastikan setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan surat penugasan kepada Perum Bulog pada 30 Juli 2026. “Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam surat penugasannya .
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan penyaluran bantuan pangan tahap kedua akan dilakukan serentak pada 17 Agustus. “Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus,” ujarnya .
Bapanas menyiapkan total 997,2 ribu ton beras untuk program ini. Seluruh alokasi tiga bulan dapat disalurkan sekaligus dalam satu kali distribusi (one shoot) . Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang diperbarui BPS pada 10 Juli 2026 .
Bapanas juga membuka peluang pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai titik distribusi apabila memiliki gudang dan lokasi yang memadai. “KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan,” kata Rachmi .
Sebagai perbandingan, program bantuan pangan beras pada 2025 hanya berlangsung empat bulan alokasi (Juni-Juli serta Oktober-November). Sementara pada 2026, program ini direncanakan berjalan sedikitnya lima bulan .
Penyaluran tahap pertama yang mencakup alokasi Februari dan Maret 2026 telah terealisasi kepada 33,14 juta KPM atau sekitar 99,7 persen dari target, dengan total beras 664,88 ribu ton dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng .
Untuk wilayah Papua dan daerah terpencil, Bulog diminta mempercepat pergerakan stok mengingat tantangan transportasi dan keterbatasan infrastruktur. “Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote dulu,” ujar Rachmi .
