JAKARTA – Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, Kapolri memaparkan perkembangan penyidikan dan menyebut masih mengumpulkan kepingan puzzle berupa petunjuk serta alat bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang lebih luas.
Komisi III DPR meminta pengusutan dilakukan hingga tuntas, termasuk mendalami dugaan motif, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain. Dalam kesimpulan rapat, Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri dan meminta penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. DPR juga meminta pendalaman dugaan makar serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menilai forum tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan penegakan hukum berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua JAN, Romadhon Jasn, mengapresiasi kesediaan Kapolri memberikan penjelasan kepada DPR sekaligus menekankan pentingnya ketelitian dalam mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.
“Kami memahami bahwa perkara sebesar ini tidak bisa diselesaikan dengan tergesa-gesa. Kepingan puzzle harus disusun berdasarkan bukti yang sah. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi setiap orang juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil,” ujar Romadhon di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mengungkap Kebenaran, Menjaga Kehormatan Institusi
Di tengah perhatian terhadap jalannya penyidikan, Divisi Humas Polri turut mengunggah sejumlah pesan Kapolri dari forum tersebut melalui kartu kutipan di akun Instagram resminya. Salah satu pesan yang menarik perhatian berbunyi, “Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran.”
Bagi JAN, pesan tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam pembenahan institusi kepolisian. Solidaritas tidak semestinya digunakan untuk melindungi anggota yang melakukan penyimpangan. Justru keberanian mengoreksi kesalahan di lingkungan sendiri merupakan bagian dari menjaga kehormatan organisasi.
Romadhon menilai ungkapan tentang keberanian untuk “menghakimi ke dalam” memiliki makna penting bagi seluruh jajaran Polri. Ketegasan seorang pemimpin perlu diterjemahkan menjadi budaya kerja, mulai dari tingkat Mabes hingga Polsek.
“Jangan sampai keberanian hanya terlihat di tingkat pimpinan. Seluruh anggota harus memiliki pemahaman yang sama bahwa loyalitas kepada institusi bukan berarti menutupi kesalahan. Solidaritas sejati adalah menjaga organisasi tetap berada di jalan yang benar,” katanya.
Kewenangan Harus Disertai Tanggung Jawab
JAN juga menyoroti pesan Kapolri mengenai pentingnya pengawasan terhadap kewenangan. Dalam salah satu kutipannya, Suyudi menegaskan bahwa pengawasan bukan penghalang kewenangan, melainkan penjaga agar kewenangan tetap berjalan di jalan yang benar.
Menurut Romadhon, pesan ini relevan dengan persoalan dugaan penyadapan ilegal yang sedang ditangani. Penggunaan kewenangan aparat, termasuk penyadapan, harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, dan menghormati hak warga negara.
Dalam pendalaman dugaan makar, JAN juga berharap penyidik cermat mengungkap unsur kesengajaan atau mens rea, motif, tujuan, serta hubungan antara setiap perbuatan berdasarkan alat bukti yang dapat diuji. Kesimpulan mengenai kesalahan seseorang tidak boleh mendahului proses pembuktian.
“Kami mendukung pengusutan sampai tuntas. Namun, ketegasan harus berjalan bersama profesionalitas. Keterbukaan juga penting agar masyarakat mengetahui perkembangan perkara tanpa mengganggu proses penyidikan maupun mengabaikan hak pihak-pihak yang diperiksa,” tegas Romadhon.
JAN berharap pesan-pesan Kapolri tentang integritas tidak berhenti sebagai kutipan yang beredar di media sosial. Nilai tersebut perlu tercermin dalam pengawasan internal, penegakan disiplin, keterbukaan terhadap kritik, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin Polri tumbuh bersama masyarakat. Ketika ada langkah yang benar, masyarakat memberikan dukungan. Ketika ada kekurangan, kritik harus tetap memiliki ruang. Sebab, kepercayaan tidak dibangun dengan meminta masyarakat percaya, tetapi dengan menunjukkan alasan mengapa mereka layak percaya,” pungkasnya.
