Jakarta, 14 Oktober 2026 – Pemerintah berencana membagikan telepon genggam (ponsel) gratis yang dilengkapi rekening digital kepada masyarakat. Rencana ini diungkapkan Board of Advisors Prasasti sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebagai upaya memperluas akses layanan keuangan sekaligus mempermudah penyaluran bantuan pemerintah.
Hashim menyebut setiap warga akan mendapatkan ponsel yang terhubung dengan rekening digital. Melalui sistem tersebut, dana bantuan pemerintah dapat langsung disalurkan ke rekening masing-masing penerima tanpa menggunakan uang tunai.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).
30 Persen Penduduk Belum Punya Rekening Bank
Hashim menjelaskan digitalisasi tersebut bertujuan menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum sepenuhnya tercatat. Ke depan, bantuan pemerintah juga tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai, melainkan disalurkan secara digital melalui ponsel penerima.
“Semua bantuan dari pemerintah tak lagi berbentuk tunai, tapi dikirim oleh Pak Juda dan Kementerian Keuangan langsung ke masyarakat melalui ponsel mereka,” terang Hashim.
Hashim menambahkan, sekitar 30 persen penduduk Indonesia saat ini belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah berencana menggandeng perbankan untuk membuka rekening secara gratis bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan.
“Menurut Bank Dunia, dan saya rasa pemerintah juga sepakat, sebanyak 30 persen penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” ujar Hashim.
BRI dan BSI Ditugaskan
Hashim mengungkapkan rencana tersebut telah dibahas dalam rapat kabinet yang diikutinya. Dua bank yang disebut mendapat tugas membuka rekening bagi masyarakat adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
“Saya menghadiri rapat kabinet yang memutuskan bahwa dua bank, Bank Syariah dan Bank Rakyat, diberi tugas untuk menyediakan rekening bank bagi 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” tuturnya.
Menurut Hashim, biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 akan digratiskan. Fasilitas ini ditujukan bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang berstatus warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki e-KTP. Setiap rekening akan mendapat saldo awal Rp50.000, dengan kebutuhan anggaran program diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun.
Baru Berjalan 2027
Meski demikian, realisasi pelaksanaan program rekening gratis ini belum akan berjalan tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pada tahun ini teknis pelaksanaan programnya masih dibahas. Ia memproyeksikan program ini baru bisa dijalankan pada awal 2027.
Terkait mekanisme pelaksanaannya, Airlangga menjelaskan rekening gratis ini rencananya akan diberikan secara otomatis kepada warga berbarengan dengan proses pembuatan KTP. Ia memastikan sistem penyaluran ini sudah terintegrasi dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Catatan Kritis
Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menilai digitalisasi penyaluran bansos pada prinsipnya baik, tetapi rencana pembagian ponsel gratis ini perlu dikaji secara serius. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa teknologi benar-benar menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan, bukan sekadar mengubah cara masyarakat menerima uang.
Badiul juga mengingatkan adanya risiko kesenjangan digital dan keamanan data dalam penerapan sistem digital untuk penyaluran bansos. Tidak semua penerima bansos, terutama lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil, memiliki kemampuan menggunakan ponsel atau akses internet yang memadai.
