Polri Limpahkan 5 Tersangka Korupsi Runway Bandara Ketapang ke Kejaksaan

Pontianak, 16 November 2026 – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat resmi melimpahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pelimpahan tahap dua ini menandai rampungnya penyidikan atas proyek tahun anggaran 2023 yang merugikan keuangan negara hingga Rp4,6 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin, menyatakan bahwa seluruh berkas perkara, para tersangka, serta barang bukti berupa aset sitaan senilai Rp338 juta telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera disidangkan. Penyerahan dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026.

Kerugian Negara Lebih dari Separuh Nilai Proyek

Proyek rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka di Bandara Rahadi Oesman dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 senilai Rp7,7 miliar. Namun, berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp4,6 miliar, atau lebih dari separuh nilai anggaran proyek.

Lima Tersangka dari Unsur Penyedia Jasa dan Penyelenggara Negara

Kelima tersangka terdiri dari pihak penyedia jasa dan pejabat di lingkungan bandara. Dari unsur penyedia jasa, polisi menetapkan MAG selaku Direktur CV Bhadrika Abadi, MAF sebagai komanditer perusahaan, serta HAP selaku pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan.

Sementara dari unsur penyelenggara negara, terdapat ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.

Salah satu tersangka, HAP, sebelumnya sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Ia berhasil ditangkap penyidik di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026, sebelum akhirnya diterbangkan ke Pontianak untuk menjalani proses hukum.

Ancaman Hukuman 20 Tahun Penjara

Para tersangka dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam hukuman penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun.

Dengan dilimpahkannya perkara ini ke kejaksaan, proses hukum selanjutnya akan bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Publik menanti apakah persidangan akan mengungkap pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab atas penyimpangan proyek infrastruktur penerbangan tersebut.


Jakarta, 16 November 2026
Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkait

Terbaru