Jakarta, 16 November 2026 – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa serangan siber terhadap sistem pembayaran digital sepanjang 2026 hanya mencapai 0,001 persen dari total transaksi pembayaran digital. Meski porsinya sangat kecil, BI menegaskan bahwa insiden keamanan sekecil apa pun tetap harus ditangani dengan baik karena berpotensi menggerus kepercayaan publik.
“Kita meyakini ini ‘kerikil kecil’, tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Kecil, tapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,” ujar Filianingsih dalam acara Kick-off Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026) .
Kepercayaan Adalah Segalanya
Filianingsih menegaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi dapat hancur dalam hitungan detik akibat satu pengalaman buruk. Ia mengutip studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing, yang menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital .
“It takes years to build the trust, but it takes seconds to break, and it takes forever to repair. Jadi jaga benar-benar kepercayaan yang sudah ada saat ini,” tegasnya .
Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Filianingsih, hilangnya kepercayaan tidak bisa dikompensasi dengan imbalan seperti cashback atau hadiah. Jika konsumen sudah trauma, mereka cenderung kembali menggunakan uang tunai dan meninggalkan transaksi digital .
Indeks Keberdayaan Konsumen Meningkat, Tapi Masih Kritis
Di sisi lain, BI mencatat adanya perbaikan dalam perilaku konsumen. Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen, meningkat 12,36 poin dibandingkan 2023 yang sebesar 64,67 persen .
Meski meningkat, Filianingsih mengingatkan bahwa angka tersebut masih berada dalam kategori kritis. Konsumen dinilai masih perlu meningkatkan kebiasaan bertransaksi aman dan kesadaran untuk memperjuangkan haknya ketika mengalami masalah. BI juga melihat potensi kesenjangan tingkat keberdayaan konsumen antarkelompok masyarakat dan antarwilayah .
Komitmen BI dan Regulasi
Sebagai langkah mitigasi, BI mewajibkan penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk tidak menempatkan perlindungan konsumen sebagai pelengkap inovasi, melainkan sebagai prasyarat utama. “Inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,” tegas Filianingsih .
BI juga memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan, termasuk melalui tiga pilar Geber PK: empower consumer, stronger protection, dan collaborative action. Langkah ini didukung oleh volume transaksi digital yang tumbuh pesat—hingga kuartal III-2026, transaksi QRIS menembus 20 miliar dengan lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta merchant .



















