Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo harus menunjukkan langkah serius dalam membenahi urusan dalam negeri. Pernyataan ini terkait dengan isu adanya menteri Kabinet Kerja yang melakukan penghinaan terhadap presiden. Jokowi, menurut Saleh harusnya mengangkat orang-orang yang benar-benar berkompetensi sesuai bidangnya di kementerian, baik itu dari kalangan politisi maupun profesional.
“Saya tidak tahu benar tidaknya. Saya tidak mau menyangkut terlalu jauh dengan meneliti apakah orang itu betul seperti itu. Karena saya tidak menginginkan ada orang yang diturunkan hanya karena dijelekan, tetapi kalau memang tidak kompeten, maka itu sah saja,” kata Saleh beberapa waktu lalu seperti dikutip laman Media Group.
Senada dengan pernyataan pendiri PAN sebelumnya, Amien Rais yang mengatakan, bahwa Jokowi harus segera melakukan reshuffle kabinet, Saleh juga menjelaskan bahwa rotasi di kementerian itu harus dilakukan jika sudah tidak mampu bekerja secara maksimal. Namun, Saleh juga menghargai bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden tanpa ada yang bisa turut campur.
Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK
Jika masalah-masalah dalam negeri tidak kunjung selesai karena tidak maksimalnya kerja kementerian, menurut Saleh, rotasi atau pergantian orang di Kabinet Kerja bisa menjadi solusi. “Ada banyak kasus presiden kita yang melakukan reshuffle, itu ada perbaikan. Dan itu yang kita harapkan, bukan karena suka atau tidak suka. Untuk apa di-reshuffle kalau hanya untuk menampung kepentingan orang, tetapi perbaikan tidak ada,” terang Saleh.
Kabinet presiden memang banyak yang menilai sebagai ajang bagi-bagi kursi kuasa kepada pendukung presiden terpilih saat kompetisi pilpres berlangsung dulu. Hal itulah yang tidak diinginkan Saleh. Ia menerangkan bahwa kepentingan orang banyak dan perbaikan kondisi dalam negeri harus diutamakan. Sebelumya Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki memang sudah memberikan sinyal bahwa pergantian menteri-menteri di bawah pimpinan Jokowi sudah menjadi wacana yang nyata.
“Signalnya Presiden perlu melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Masalahnya, reshuffle kapan dan nama-namanya siapa, Presiden belum membahasnya secara khusus,” terang Teten.
