Anggota DPRD Bima: Apresiasi, Usut Skandal Bawang Merah ke KPK

Bima,IndonesiaVisioner.-Laporan resmi dugaaan skandal bibit bawang 46 Milyar yang disinyalir melibatkan Bupati Bima, Kadis Pertanian, Dirjen Holtikultura & PT Pemenang tender kepada KPK RI oleh elemen aktivis Bima-Jakarta setidaknya menegaskan dua hal yakni, Komunitas aktivis Bima-Jakarta tidak bisa di beli oleh Pemerintah Daerah dan membuat Pemerintah Daerah Kabupaten makin hati-hati menggunakan dana bantuan pusat secara serampangan. Papar Edi Mukhlis, Anggota DPRD Kabupaten Bima.

Edi Mukhlis juga memberikan apresiasi dan dukungan yang tinggi kepada aktivis Bima-Jakarta agar mengontrol dan mengawal pelaporan di KPK, tdk tertutup kemungkinan pihak-pihak terlapor akan mencari pintu menutup skandal pengadaan bibit bawang yang menghancurkan masa depan petani Kabupaten Bima. Jauh sebelum kasus ini dilaporkan kepada KPK oleh aktivis Bima-Jakarta, kisruh pengadaan bibit bawang yang bermula dr penentuan kelompok tani fiktif, pembagian bibit di luar musim, telah menciptakan situasi caos dengan menyegel sejumlah KPUT oleh warga, hal ini merupakan bukti protes dan perlawanan publik atas kealpaan Pemerintah Daerah yang boleh jadi ke depan makin memperparah kisruh dan kegaduhan sehingga memicu instabilitas daerah kabupaten Bima. Sambung Edi Mukhlis mantan Ketua Umum HMI Cabang Bima.

Semua pihak tanpa kecuali pasti mendorong pemberantasan korupsi, sebab korupsi adalah cikal bakal kehancuran daerah, bangsa dan Negara. Atas nama Anggota DPRD Kabupaten Bima bersama kawan-kawan DPRD yang lain akan mendorong pengajuan hak interpelasi serta siap hadir bertemu dengan KPK untuk memaparkan berbagai persoalan yang timbul terkait pengadaan bibit bawang yang menelan kerugian negara puluhan milyar, sekaligus langkah kongkrit memperkuat misi aktivis bima jakarta mendorong pemberantasan korupsi di daerah. Papar Edi Mukhlis Duta Nasdem di DPRD Kabupaten Bima.

Para pihak yang menjadi terlapor yakni BUPATI BIMA, DIRJEN HOKTIKULTURA, KADIS PERTANIAN dan PT PEMENANG TENDER sangat sulit mencuci tangan, soal juklak, juknis dari Kementerian  tidak di indahkan oleh Pemerintah Daerah sehingga lewat SK Dinas Pertanian telah memanipulasi Kelompok Tani & Ketua Kelompok tani yang angkanya mencapai seratus lebih, bahkan atas fakta tersebut telah menelan potensi kerugian Negara hingga di Angka 12 Mikyar. Dengan demikian, langkah aktivis Bima-Jakarta melapor dugaan skandal kejahatan Korupsi yang merugikan petani secara massal adalah sungguh tepat dan beralasan. Ungkap Edi Mukhlis anggota DPRD kabupaten dgn penuh meyakinkan. (AU. Vis)