Jakarta,-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Program Jaminan Hari Tua (JHT), Progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), dan Program Jaminan Pensiun (JP).
Selama tahun 2016 hingga 2018, jumlah perusahaan anggota BP Jamsostek DKI Jakarta meningkat sebanyak 36 ribu perusahaan atau sebesar 51,84%.
Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan anggota BP Jamsostek DKI Jakarta, jumlah tenaga kerja peserta BP Jamsostek pun mengalami peningkatan.
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprop DKI Jakarta (2019) dalam dua tahun yakni 2016 hingga 2018, terjadi peningkatan peserta BP Jamsostek sebesar 23,56%. Peningkatan ini terjadi hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Berbeda dengan Kota Jakarta Selatan justeru mengalami penurunan peserta BP Jamsostek sebesar 19,14% atau sebanyak 354 ribu peserta.
Meningkatnya jumlah perusahaan dan peserta BPJS ketenagakerjaan di wilayah DKI Jakarta tersebut tidak lain karena keseriusan pemerintah propinsi DKI Jakarta beserta warganya dalam program perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam siaran persnya di Jakarta (18/2), Tunggul Manurung Ketua Bidang Kepesertaan BP Jamsostek Koordinator Wilayah MP BPJS DKI Jakarta menyayangkan, keseriusan Pemprop DKI Jakarta beserta warganya tersebut dicederai oleh paradigma sesat elite BP Jamsostek wilayah DKI Jakarta.
Paradigma sesat yang masih berkutat pada watak korporasi alias mencari untung demi kepentingan internal bukan kepentingan atas nama publik pekerja sebagai stakeholder BP Jamsostek.
“Dana kelolaan BP Jamsostek itu murni milik pekerja, harusnya Cotta Sembiring sebagai Deputi Direktur BP Jamsostek DKI Jakarta berpikir dana yang dikelolanya jangan untuk kegiatan internal yang miskin kolaborasi,” katanya.
“Model yang dilakukan elite BP Jamsostek DKI Jakarta ini sama saja dengan anggarkan sendiri, atur sendiri, olah sendiri dan habiskan sendiri. Ini harus diawasi ketat, bahkan pejabat model korporasi di badan hukum publik BPJS ketenagakerjaan seperti ini harus nya ditinjau ulang saja,” tegas Tunggul Manurung.
Menyikapi permasalahan tersebut, Korwil MP BPJS DKI Jakarta menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Siap mengkritisi program BP Jamsostek di wilayah DKI Jakarta yang meliputi : Kepesertaan pekerja formal dan informal dan iuran yang diperoleh dari peserta BP Jamsostek di wilayah DKI Jakarta.
2. Mempertanyakan untuk investasi apa dan pihak siapa saja guyuran dana BP Jamsostek itu, berapa besar hasil investasi, dan bagaimana manfaat program normatif dan tambahan nya bagi peserta.
3. Bagaimana tata kelola pelayanan klaim BP Jamsostek untuk program JKK, JKM, JHT dan JP? Sebab banyak komplain dari peserta urusan klaim yang berbelit-belit dan rumit.
4. Bagaimana BP Jamsostek melakukan upaya kolaborasi dengan publik? Idealnya BP Jamsostek sebagai badan hukum publik harus siap berkolaborasi dan transparan terhadap dana publik, tidak lagi eksklusif seperti era korporasi BUMN.
Atas dasar pemikiran di atas, pihaknya akan segera menemui pak Anies Baswedan Gubernur Pemprop DKI Jakarta dan Pimpinan DPRD Propinsi DKI Jakarta untuk bisa menindaklanjuti pokok-pokok pikiran Korwil MP BPJS DKI Jakarta.
“Serta berkoordinasi dengan Koordinator Nasional MP BPJS dan jajaran MP BPJS se DKI Jakarta agar mengawasi secara serius pengelolaan dana pekerja di BP Jamsostek tersebut,” pungkasnya. (*)
