Jakarta, 5 Agustus 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mampu melunasi seluruh kewajiban utang yang jatuh tempo dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Optimisme ini didasarkan pada pengelolaan keuangan yang transparan, efisiensi anggaran, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita akan lunasi semuanya. Target kita bukan hanya sekadar lunas, tapi juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta peningkatan peringkat kredit daerah, agar biaya pinjaman di masa depan bisa lebih rendah,” ujar Pramono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pramono memaparkan strategi yang akan dijalankan. Pertama, restrukturisasi utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam 1-2 tahun ke depan melalui penerbitan obligasi daerah atau pinjaman jangka panjang dengan bunga lebih rendah. Kedua, pengetatan anggaran belanja operasional yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan rapat koordinasi yang dinilai berlebihan.
“Kita lagi zero based budgeting. Setiap pengeluaran harus punya justifikasi yang kuat, bukan karena ini sudah jadi kebiasaan,” tegasnya.
Selain itu, PAD akan digenjot lewat optimalisasi pajak daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penambahan objek pajak baru yang potensial, serta peningkatan retribusi pelayanan publik. Pemprov juga akan menggenjot investasi dan kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema KPBU, terutama di sektor transportasi dan pengelolaan sampah.
“Jakarta itu punya potensi besar. Kita punya aset-aset strategis yang selama ini kurang optimal dikelola. Itu yang akan kita garap,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menambahkan, Pemprov memiliki komitmen penuh untuk mengurangi beban utang secara bertahap. Pihaknya tengah menyusun skema pembayaran yang disesuaikan dengan arus kas daerah agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kita sudah petakan semua kewajiban yang harus dibayar. Ini tinggal eksekusi, dan kami yakin semuanya bisa berjalan sesuai rencana,” kata Marullah.
Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan menyambut baik langkah Pemprov. Ketua Komisi C, Yuke Yurike, meminta agar realisasi anggaran benar-benar diawasi ketat dan target pendapatan jangan sampai meleset.
“Kami mendukung, tapi kami juga akan terus mengawal. Jangan sampai ada utang baru yang tidak terencana dengan baik,” tegas Yuke.
Jakarta, 5 Agustus 2026
Biro Pers dan Media
