Jakarta, 28 September 2026 – Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan status desil mereka yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Akibatnya, bantuan sosial dan subsidi yang seharusnya mereka terima justru terhenti.
Salah satu kasus yang mencuat datang dari Yogyakarta. Seorang tukang becak mengaku status desilnya berubah menjadi desil 9, yang menempatkannya dalam kelompok 20 persen masyarakat dengan ekonomi tertinggi. Padahal, penghasilannya sebagai tukang becak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Saya ini tukang becak, penghasilan tidak menentu. Tapi kata petugas, desil saya 9. Katanya saya sudah mampu. Padahal saya butuh bantuan,” ujarnya.
Kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Seorang pedagang kecil di Bekasi mengaku bingung lantaran namanya tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan. “Katanya data saya sudah berubah. Saya enggak pernah lapor apa-apa, tahu-tahu enggak dapat bantuan lagi,” keluhnya.
Apa Itu Desil?
Desil adalah pengelompokan data berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, dari desil 1 (termiskin) hingga desil 10 (terkaya). Semakin tinggi desil seseorang, semakin dianggap mampu secara ekonomi.
Desil digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan sosial lainnya. Mereka yang berada di desil 1 hingga 4 diprioritaskan menerima bantuan.
Mengapa Bisa Berubah?
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa status desil bersifat dinamis dan dapat berubah karena beberapa faktor, termasuk pembaruan data, perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, serta pemadanan data dengan sumber lain.
Namun, sejumlah pengamat menilai proses pemutakhiran data masih lemah. Mereka menyoroti kurangnya verifikasi lapangan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengkinian data.
“Data itu di atas kertas, tapi kenyataan di lapangan bisa berbeda. Kalau tidak diverifikasi dengan baik, ya salah sasaran,” ujar pengamat kebijakan sosial dari Universitas Indonesia.
Dampak bagi Rakyat Kecil
Ketidaktepatan data desil berdampak langsung pada rakyat kecil. Mereka yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan haknya. Sebaliknya, mereka yang mampu bisa jadi tetap menerima bantuan.
“Yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Mereka yang butuh bantuan malah tidak dapat, sementara yang mampu justru dapat. Ini tidak adil,” tegasnya.
Upaya Pemerintah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah membuka akses koreksi data seluas-luasnya. Masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dapat melaporkan melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi Cek Bansos dan WhatsApp Center.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada ketidaksesuaian data. Ini penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Pemerintah juga tengah melakukan pemutakhiran data melalui Sensus Ekonomi 2026 dan sinkronisasi data lintas kementerian. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan kerja sama semua pihak.
Harapan ke Depan
Pengamat menekankan pentingnya verifikasi lapangan dan pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data. Menurutnya, data yang akurat adalah kunci untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak.
“Jangan sampai data yang salah membuat rakyat kecil semakin menderita. Sistem harus dibenahi, bukan rakyat yang disalahkan,” pungkasnya.
