Tampuk jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akhirnya harus beralih,setelah sebelumnya di jabat oleh Sofyan Djalil Di Gantikan Darmin Nasution. Bukan hanya jabatan, Soyan juga menyerahkan sejumlah tugas kepada mantan Gubernur Bank Sentral ini.
“Tentang Perpres percepatan inpres keberanian, PP soal konsultan kereta cepat perpres LRT semua sudah menunggu di meja bapak (Darmin Nasution),” kata Sofyan Djalil dalam acara Serah Terima Jabatan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Kondisi perekonomian saat ini membuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi tidak populer. Oleh karena itu, Sofyan Djalil Di Gantikan Darmin Nasution dia berharap kondisi ekonomi dapat berubah di tangan Menko Perekonomian yang baru ini.
“Selama ini saya belum katakan dengan ekonomi melemah Menteri di bidang ekonomi adalah yang paling tidak populer. Itu hal wajar, karena berada di tengah kondisi begini something wrong. Tapi itu pernyataan saya saja untuk Pak Darmin,” tukas dia.
Menurut Sofyan, Darmin Nasution adalah orang yang tepat mengambil posisi sebagai Menko Bidang Perekonomian. “Bapak Menko Perekonomiam yang baru, saya senang sekali Pak Darmin mengambil posisi ini. The rihgt man on the right place. Saya ucapkan selamat kepada Pak Darmin,” ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berpesan teman-teman di Kementerian Perekonomi membantu Darmin dalam menyelesakan tugasnya. “Saya jadi Menko 10 bulan. Teman deputi di sini, saya jadi saksinya jika staf di sini cukup kompeten dan berkualitas. Saya berharap semua membantu Pak Darmin nantinya,”ujarnya.
Sementara itu, Darmin menilai masalah pangan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pasalnya masalah pangan menyangkut banyak hal misalnya beras, gula, garam dan lainnya. Sehingga untuk pekerjaan yang satu ini, Darmin tidak bisa mematok jangka waktu penyelesaiannya.
“Ada yg bisa dikerjakan langsung tapi ada juga yg datanya dikalibrasi dulu, diperlukan kalibrasi data dulu sebelum dilakukan kesimpulan, kalau belum apa-apa disimpulkan ternyata keliru ya akibatnya kebijakan itu keliru,” tukasnya.
