JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penutupan masa persidangan pada Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut Dasco, keberhasilan kebijakan negara tidak hanya diukur dari aturan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. “Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” tegas Dasco.
Dalam laporan kinerja DPR RI, Dasco menyampaikan bahwa lembaga legislatif bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 20 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang, serta menyetujui tujuh RUU sebagai usul inisiatif DPR RI. Sejumlah undang-undang yang disahkan berkaitan dengan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan pengaturan satu data.
“Undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dalam fungsi anggaran, Dasco menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian nasional. Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.
“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” tegas Dasco.
Pada fungsi pengawasan, DPR memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti kerentanan sosial, penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran, bencana alam, karhutla, serta situasi keamanan di Papua. DPR juga mendorong penguatan teknologi, sumber daya manusia, dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.
Menjelang dimulainya masa reses, Dasco mengajak seluruh anggota DPR RI memanfaatkan waktu di daerah pemilihan untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjelaskan kinerja dan tugas konstitusional yang telah dilaksanakan.
“Selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, mengapresiasi penegasan Profesor Dasco bahwa ukuran keberhasilan kebijakan adalah ketika rakyat merasakan kehadiran negara. Menurutnya, pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari fungsi DPR yang selama ini kerap dipertanyakan publik.
“Pernyataan Pak Dasco ini penting karena mengembalikan politik pada esensinya: melayani rakyat. Selama ini DPR sering dilihat hanya sebagai lembaga yang sibuk dengan rapat dan undang-undang, padahal ukuran sesungguhnya adalah apakah rakyat merasa dilindungi dan diperhatikan,” ujar Romadhon, Rabu (14/10/2026) di Jakarta.
Romadhon juga menyoroti langkah pak Dasco yang mengajak seluruh anggota DPR turun ke daerah pemilihan selama masa reses. Baginya, ini adalah momen penting untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat terkikis. “Saat reses, anggota dewan harus benar-benar mendengar, bukan sekadar hadir di acara seremonial. Jika DPR benar-benar hadir di tengah masyarakat, maka apa yang disampaikan Pak Dasco bukan lagi janji, tapi kenyataan,” pungkasnya.
