INDONESIA VISIONER, Sidoarjo – Pemerintah kembali mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 54,3 miliar untuk lumpur Sidoarjo.
Usulan tersebut tertulis dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016.
Dalam nota keuangan tersebut disebutkan, untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan kepada masyarakat korban di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo, pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo sebesar Rp 54,3 miliar.
Disebutkan pula, cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi tersebut dialokasikan untuk memenuhi kekurangan alokasi tahun anggaran 2015 yang digunakan untuk pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Mei 2007.
Cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran tersebut bila digunakan akan menjadi pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah.
Dikonfirmasi soal hal tersebut, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk lumpur Lapindo sebab masih ada masyarakat yang belum ter-cover, paska audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Itu ada yang kurang. Jadi waktu terakhir kita memberikan, menurut auditnya BPKP rupanya ada yang belum ter-cover. Jadi belum terbayarkan,” kata Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Bambang juga memastikan, dana dari APBN itu menjadi pinjaman yang harus dikembalikan oleh Lapindo, dengan bunga yang sama seperti dana talangan yang disetujui dalam tahun anggaran 2015.
Sebagai informasi, selain mengalokasikan dana antisipasi sebesar Rp 54,3 miliar, pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 41,8 miliar. (SKM-VIS)
