JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda – Mahasiswa Islam Jakarta (APMIJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jumat (17/5/2019). Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung KPU RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu.
Selain itu juga, mereka (APMIJ) menolak gerakan people power yang menjadi persoalan public saat ini.
“KPU harus lepas dari tekanan apapun itu demi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu. Kami juga menolak gerakan people power karena dianggap akan menhancurkan tatanan persatuan dan kesatuan bangsa serta demokrasi Indonesia” ucap Afandi S kepada wartawan
Afandi dalam aksi tersebut juga mengatakan bahwa KPU telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu terbukti dengan terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) pada 17 april yang lalu dengan aman dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
“KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga terciptanya pemilu yang aman dan lancar,” kata kata Afandi dalam orasinya.
Hal senada juga ditegaskan oleh ibrahim bahwa ada sebagian elit politik yang diduga sengaja melemahkan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia juga menilai gerakan people power yang gaunkan oleh elit politik sangat mengancam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami menilai ada sebagian elit politik yang sengaja untuk melemahkam kinerja KPU, dan kamipun akan menolak gerakan people power tersebut karna mengancam terhadap NKRI,” ucap orator aksi tersebut.
Dalam aksi tersebut Aliansi Pemuda – Mahasiswa Islam Jakarta (APMIJ) menyatakan sikap diantaranya.
- Siap mengawal dan mendukung KPU menyelesaikan penghitungan hasil pemilu 2019 pada 22 mei nanti.
- Menolak people power karena akan merusak tatanan persatuan bangsa dan demokrasi Indonesia.
- Mendukung KPU dalam Menjalankan Demokrasi Pemilu Indonesia dengan baik, jujur dan transparan.
- Kami menolak segala intervensi dan tekanan yang ingin melemahkan KPU.
- KPU harus tetap bekerja sesuai amanah undang-undang. Stop provokasi dan fitnah soal KPU curang.
