Jakarta – Demonstrasi sebagai salah satu wujud kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ialah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Dijamin keselamatan jiwa dan raga demonstran.
Namun, hak berdemonstrasi itu bukalah kebebasan tanpa batas. Ada kewajiban dan tanggung jawab yang melekat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban itulah yang selama ini sering diabaikan tanpa sadar atau dengan penuh kesadaran.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, tidak perlu adanya kekerasan ketika aksi, kemarin banyak terjadi perusakan fasilitas umum menurut saya kita perlu merefleksikan,” ungkap Agustini dalam diskusi publik bertema “Demokrasi yang Beradab” yang diinisiasi Jaringan Aktivis Nusantara dan Garda Nawacita di Apollo Cafe, Hotel Ibis Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agustini Nurur Rohmah, dalam kesempatan ini mengingatkan peserta terkait pesan Tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Maimun Zubair (NU) alias Mbah Moen,
“Kita harus mempererat ukhuwah islamiyah basyariah sehingga tidak ada perpecahan antar umat beragama. Ini perlu diperkuat agar kita tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang ingin merong-rong NKRI,” ujarnya.
Rima (sapaan akrabnya) pun memberikan contoh aksi di Hongkong, ketika ada ambulans hadir maka massa pun langsung memberikan jalan itu kan perlu dicontoh.
Rima pun mengajak mahasiswa dan mahasiswi untuk segera merubah mainset dan tanamkan kembali nilai dan norma berbudaya ketimuran.
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara sebagai berikut :
Narasumber :
- Agustini Nurur Rohmah (Aktivis PMII)
- Daut Loilatu (Mahasiswa UBK)
- Ismail Marasabessy (Mahasiswa Jayabaya)
- Muhammad Nur Kelrey (Aktivis HMI MPO)
- Stanislaus Riyanta (Pengamat Intelijen)
- Willy Prakarsa (Ketua Presidium JARI 98)
- Pangeran Norman (Relawan Jokowi)
