Jakarta, 29 September 2026 – Polemik seputar pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat dinilai menjadi pelajaran mahal bagi Indonesia. Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensa mengatakan perkara tersebut dapat menjadi catatan penting dalam perjalanan ketatanegaraan sekaligus pembelajaran untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.
“Kalau ditanya dari sisi yang lebih idealis, menurut saya Indonesia yang mendapatkan manfaat. Karena pada akhirnya bangsa ini mendapatkan sebuah sejarah, ada kejadian seperti ini yang kemudian bisa dijadikan pembelajaran,” kata Hensa, Selasa (29/9/2026).
Sejarah Ketatanegaraan yang Tak Terlupakan
Hensa menilai bahwa polemik ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, apa yang terjadi pada Gibran akan tercatat sebagai salah satu bab penting dalam dinamika demokrasi Tanah Air.
“Ini akan menjadi catatan sejarah. Bagaimana sebuah proses politik berjalan, bagaimana publik merespons, dan bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan perannya. Semua itu menjadi pembelajaran berharga,” ujarnya.
Hensa berharap polemik ini tidak hanya berhenti sebagai perdebatan politik sesaat, tetapi benar-benar diinternalisasi oleh semua pihak—penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat—agar tidak terulang di masa depan.
Pembelajaran untuk Pemilu Berikutnya
Menurut Hensa, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari polemik ini. Pertama, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan, termasuk pemenuhan syarat administrasi seperti pendidikan. Kedua, perlunya penguatan integritas penyelenggara pemilu agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan keraguan publik.
“Kedua, jangan sampai ada lagi ruang bagi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Regulasi harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir,” tegasnya.
Ketiga, Hensa menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, publik perlu terus diedukasi agar mampu membaca setiap dinamika politik secara kritis dan rasional, bukan sekadar emosional.
Beban Politik yang Mahal
Hensa juga mengakui bahwa polemik ini memiliki biaya politik yang tidak sedikit. Menurutnya, ketegangan yang muncul antarlembaga negara, serta perdebatan panjang di ruang publik, adalah “harga” yang harus dibayar untuk sebuah pelajaran berharga.
“Memang mahal, tapi itulah demokrasi. Kita belajar dari setiap kejadian. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan memastikan tidak terulang,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Hensa berharap ke depan, setiap proses politik di Indonesia dapat berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga mendorong semua pihak untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan sampai polemik seperti ini terulang. Ini adalah pelajaran mahal. Kita harus lebih dewasa dalam berdemokrasi,” pungkasnya.
