JAKARTA – Ratusan mahasiswa dan masyarakat mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi (P-MAK) hari ini, Jumat, (25/10/2019) menyambangi gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Pendemo dalam tuntutannya mendesak KPK memproses Skandal kasus korupsi proyek irigasi di desa modapuhi kecamatan mangoli Utara pada tahun 2014 silam.
Menurut Ifan Wakano koordinator aksi dalam orasinya menyebut kasus skandal proyek tersebut melibatkan bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes.
“Olehnya, kedatangan kami hari untuk mendesak KPK agar bergerak cepat menangkap saudara bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dalam kasus skandal proyek irigasi di desa modapuhi kecamatan mangoli Utara pada tahun 2014 silam” terang Ifan kepada wartawan, Jumat, (25/10/2019)
Selain itu, pendemo juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar serius menangani kasus tersebut. Pasalnya kasus skandal proyek irigasi di desa modapuhi kecamatan mangoli Utara pada tahun 2014 silam sudah begitu lama mengendap begitu saja tanpa proses hukum yang tegas.
“Harusnya Sebuah pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang mampu memgelola dana publik berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, baik dan benar demi kesejahteraan rakyat” tukasnya
Lebih lanjut, pendemo dalam realisnya menyebutkan beberapa fakta temuan badan pemeriksa keuangan (BPK RI) terkait dugaan pengelapan yang dilakukan bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dalam kasus skandal proyek irigasi di desa modapuhi kecamatan mangoli Utara pada tahun 2014 silam.
Terjadi kekurangan volume pekerjaan jalan waitinagoi-wailoba senilai Rp 1.066.694.558,08 dari total anggaran senilai RP11.560.236.590,00, yang saat ini sudah di proses oleh Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Sula.
Kelebihan pembayaran pada pekerjaan bendungan dan jaringan irigasi di Desa Auponhia senilai Rp1.092.771.613,35 dan denda yang belum dikenakan senilai Rp Rp60.008.686,99, dari total anggaran senilai Rp 11.292.633.516,73.
Bendungan dan jaringan irigasi di desa kaporo yang belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp489.680.456,70.
Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume senilai Rp 1.548.549.356.,85 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp178.815.363,54.
Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan senilai Rp 197.991.835,97 dan kekurangan volume
Pada PUPR Rp1.350.557.520,61 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp 178.815.363,54.
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan keterlambatan kekurangan volume senilai Rp 855.017.478,94.
“Kami harap KPK menjadi benteng terakhir yang nggak pandang bulu memberantas praktek korupsi di negara ini terutama di daerah – daerah termasuk juga di kabupaten sula” pungkasnya
