Visioner.id Maluku Tenggar – Aliansi Masyarakat Elat yang tergabung dari beberapa elemen yakni pemuda, masyarakat, serta gabungan marga yang ada di Desa Elat menggelar aksi pemboikotan pelabuhan Elat pada hari Sabtu, (25/0720) sekitar pukul 08.00 pagi. Selain menyampaikan aspirasi, masyarakat juga membawa poster berisi tuntutan dan melakukan pembakaran ban bekas.
Aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakyat atas langkah dan kinerja pejabat Desa Elat yang dinilai tidak profesional, tidak netral, dan tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang sifatnya kolektif. Penetapan struktur BSO yang sepenuhnya mendiskriminasikan peraturan pada akhirnya menjadi puncak dari keluhan masyarakat selama ini dan berujung pada aksi pemboikotan jalan utama ke Pelabuhan Elat.
Penetapan struktur Badan Seniri Ohoi, yang semestinya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05,a tahun 2010 dalam BAB lll Tentang Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian, dan Pelantikan Badan Seniri sebagai mana yang telah tertuang dalam pasal ( 3) ayat 1 dan 2. Hal ini jelas mencerminkan sikap yang tidak profesional oleh pejabat elat, dan merupakan suatu bentuk manipulasi agar semata-mata mempercepat proses pelantikan BSO yang sepenuhnya melangkahi aturan dan mengikuti kepentingan dirinya.
Terkait dengan persoalan ini, masyarakat sebelumnya telah melakuakn komunikasi ke pemerintah melalui Kabag Hukum agar menjelaskan langkah diluar aturan yang diambil oleh pejebat Desa Elat, namun tidak digubris dengan suatu kejelasan.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Elat ini menegaskan tiga tuntutan aksinya, sebagai berikut:
- Membatalkan SK badan seniri ohoi (BSO) Elat.
- Memberhentikan Pejabat Elat yang tidak profesional dan manipulatif.
- Mendesak pemerintah agar segera melantik Kepala Desa Elat Definitif. Berdasarkan garis keturunan lurus sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2013.
Masyarakat berharap penuh kepada pemerintah agar menanggapi hal ini dengan seirus agar segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. Masyarakat menegaskan apabila tuntutan ini tidak digubris oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara, maka masyarakat akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.
Reporter : Yusril
