Visioner.id, Sulsel – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto kecewa sekaligus mengecam tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan aksi demo di depan gedung DPRD Jeneponto pada hari Senin, 12 oktober 2020.
Ketua HMI Cabang Jeneponto, Amrullah Serang mengatakan mahasiswa & elemen pemuda serta masyarakat aksi di depan Kantor DPRD Jeneponto merupakan bagian dari penyampaian aspirasi menolak UU OMNIBUS LAW karena dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Pengunjuk rasa juga menyuarakan soal banyaknya anggota DPRD Jeneponto yang tidak bertanda tangan penolakan OMNIBUSLAW. Aksi demonstrasi tersebut berakhir ricuh dan menyebabkan pecahnya bentrokkan antara pengunjuk rasa dengan pihak Kepolisian yang berjaga mengamankan aksi sehingga mengakibatkan beberapa orang di amankan dan dilarikan ke rumah sakit, terang Arul (Sapaannya). Selasa (13/10/20).
Amrullah sangat menyayangkan dalam upaya pengamanan dan penertiban oleh kepolisian terjadi tindak kekerasan fisik terhadap pengunjukrasa. Fakta ini ditemui dari pengamatan langsung dilapangan dan banyaknya foto dan video yang beredar dimedia sosial.
Tindakan represif oleh aparat penegak hukum atas alasan apapun tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi yang menjadi korban tindakan kekerasan tersebut adalah kaum intelektual yang menyampaikan aspirasi di muka umum sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah.
Tindakan represif oleh aparat tersebut sangat disesalkan. Semestinya dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Oleh karena itu kami mendesak KAPOLDA SUL SEL agar segera mengevaluasi/mencopot KAPOLRES Jeneponto karena gagal menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. (Adt).
