JAKARTA – Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) menggelar Dialog Interaktif membahas terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Gatot Edy Pramono dalam tragedy aksi pada tanggal 21, 22, dan 23 Mei 2019 dan pelanggaran HAM berat lainnya.
Menurut Direktur Eksekutif LKPHI, Ismail Marasabessy menuturkan bahwa pengangkatan Tito Karnavian sebagai menteri dalam negeri (MENDAGRI) dalam struktur Kabinet jilid II Jokowi- Ma’Ruf Amin merupakan satu hal yang sangat keliru. Pihaknya berharap presiden Jokowi dan Kyai Ma’Ruf Amin perlu memperhatikan rekam jejak Tito karnavian dari aspek pelanggaran HAM dan indikasi kasus impor daging sapi serta pengangkatan Komjen Pol Idham Azis sebagai KAPOLRI.
“Pak presiden dan wakil presiden jokowi – Ma’Ruf Amin Perlu mengevaluasi kembali dengan tegas jendral tito karnavian sebagai mendagri dari aspek dugaan pelanggaran HAM dan penyuapan Impor Daging Sapi yang sampai saat ini tidak jelas status penyelesaian hukumnya seperti apa” Terang Ismail kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (29/10/2019)
Selain tito karnavian, ismail juga menyentil terkait pengangkatan kapolri baru Idham Azis. Karena di beberapa realize media menyatakan belau sukses dalam menuntaskan kasus besar seperti teroris dan lain atau apalah, namun kok kenapa dirinya gagal dalam menuntaskan kasus penyiraman Novel baswedan disinilah dasar berangkat kami LKPHI mengingatkan pak presiden dan wakil presiden kembali bahwa tidak beres pak Idham Azis” Lanjutnya
Pun demikian, pihaknya berjani akan mengunjungi DPR RI, KEMENDAGRI dan KOMNAS HAM serta KPK pada kamis besok untuk melaporkan terkait masalah tersebut.
Adapun tunutan mereka sebagai berikut :
- MENDESAK PRESIDEN JOKOWI UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI PENGANGKATAN TITO KARNAVIAN SEBAGAI MENDAGRI. KARENA DI DUGA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM YANG TERJADI PADA TANGGAL 21, 22, 23 MEI 2019 DAN INDIKASI PENYUAPAN IMPOR DAGING.
- MENDESAK PRESIDEN AGAR MEMPERTIMBANGKAN IDHAM AZIS SEBAGAI KAPOLRI. KARENA TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN KASUS HAM NOVEL BASWEDAN
- MEMINTA KOMNAS HAM DAN PEMERINTAH MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT PADA TANGGAL 21, 22, 23 YANG DIDUGA ADANYA KETERLIBATAN KAPOLDA METRO JAYA (GATOT EDY PRAMONO)
