Jakarta, Visioner – Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara memantik gelombang pujian dari berbagai kalangan. Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis yang bukan hanya memperkuat tata kelola internal kepolisian, tetapi juga memperluas pengaruh Polri dalam mendorong transparansi penerimaan negara.
Satgassus yang dibentuk berdasarkan mandat kerja sama lintas institusi ini bertujuan mempersempit ruang korupsi dan kebocoran pajak serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam mempercepat penerimaan negara. Novel Baswedan, yang dikenal publik sebagai penyidik senior KPK dengan rekam jejak tegas terhadap korupsi kelas kakap, dinilai membawa legitimasi moral yang kuat ke dalam tubuh Polri.
Langkah ini mempertegas arah kebijakan Polri yang ingin membuka diri terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja institusi kepolisian, khususnya dalam ruang-ruang krusial seperti penerimaan negara. Banyak pihak menilai keputusan ini menunjukkan keberanian Kapolri dalam memadukan sumber daya internal dan eksternal secara strategis.
“Langkah Kapolri mengangkat Novel Baswedan adalah sinyal moral yang penting. Ini bukan sekadar soal jabatan struktural, tetapi tentang mengirimkan pesan bahwa Polri ingin dipercaya publik,” ujar Romadhon Jasn, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Senin (16/6/2925). Ia menilai bahwa penggabungan kekuatan teknis Polri dan integritas pribadi Novel adalah peluang besar bagi reformasi birokrasi penerimaan negara.
Langkah Kapolri juga dipuji karena membuktikan bahwa rekonsiliasi profesional antara institusi hukum dan tokoh independen bukan sesuatu yang mustahil. Dengan penempatan yang tepat, profesional seperti Novel tidak hanya berfungsi simbolik, tetapi menjadi motor pembaruan sistemik. Apalagi di tengah sorotan publik atas tata kelola perpajakan dan sumber daya negara, kehadiran sosok yang sudah teruji secara etik menjadi penting.
Romadhon menyebut bahwa penunjukan ini seharusnya menjadi awal mula keberanian institusi lain mencontoh keterbukaan Polri. “Kita bicara soal integritas sistemik. Polri menunjukkan bahwa tidak cukup hanya menjaga keamanan, tapi juga memperbaiki arsitektur keuangan negara,” terang Romadhon.
Pengamat kepolisian dan keuangan publik menilai bahwa Satgassus ini tidak boleh berhenti di tataran administratif. Harus ada hasil nyata: peningkatan realisasi penerimaan pajak dan non-pajak, pemangkasan praktik rente, serta pemetaan potensi kebocoran yang berbasis data. Penunjukan Novel justru memberi tekanan positif pada lembaga agar tidak bekerja setengah hati.
Di sisi lain, penunjukan ini menjadi pesan penting bahwa upaya membangun kepercayaan masyarakat tidak cukup dengan jargon. Polri menunjukkan bahwa keberanian membuka diri dan bekerja sama lintas latar belakang adalah praktik konkret dari semangat presisi dan meritokrasi.
Dengan struktur baru yang semakin inklusif dan akuntabel, publik kini menaruh ekspektasi tinggi. Novel Baswedan bukan hanya membawa pengalaman panjang dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga simbol bahwa lembaga penegak hukum mampu menyatukan semangat pemberantasan korupsi tanpa sekat institusional.
