Rilis akhir tahun Polri yang digelar di Mabes Polri pada 30 Desember 2025 menjadi momen penting untuk membaca capaian sekaligus arah institusi kepolisian ke depan. Tahun 2025 dapat dicatat sebagai fase pemulihan dan konsolidasi, di mana Polri menunjukkan kapasitas responsif dalam menghadapi tantangan nasional, terutama di bidang kebencanaan, keamanan, dan stabilitas sosial.
Penanganan bencana di Sumatera menjadi salah satu capaian paling menonjol. Dengan pengerahan 18.445 personel, distribusi 4.444 ton bantuan kemanusiaan, serta layanan medis bagi lebih dari 37 ribu warga terdampak, Polri tampil sebagai institusi negara yang hadir cepat di lapangan. Pemanfaatan 86 unit Starlink untuk komunikasi di wilayah terisolasi memperlihatkan kemampuan adaptasi teknologi dalam menghadapi cuaca ekstrem, sejalan dengan peringatan risiko global sebagaimana tercermin dalam Global Risk Report 2025.
Pendekatan kemanusiaan tersebut memperkuat citra Polri sebagai pelindung masyarakat, bukan sekadar penegak hukum. Imbauan perayaan tahun baru secara sederhana di tengah duka bencana juga menunjukkan empati institusional yang relevan dengan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Pada titik ini, Polri berhasil menunjukkan wajah humanis yang selama ini diharapkan publik.
Di sisi lain, kinerja penegakan hukum juga mencatat angka signifikan. Pengungkapan 6.480 kasus kejahatan siber dan 48.592 kasus narkoba sepanjang 2025 menunjukkan intensitas kerja yang tinggi dalam merespons ancaman kejahatan modern dan konvensional. Data ini memperkuat persepsi bahwa Polri tidak pasif menghadapi perubahan pola kriminalitas di era digital.
Kepercayaan publik terhadap Polri pun menunjukkan tren pemulihan. Survei Litbang Kompas November 2025 mencatat tingkat kepercayaan mencapai 78,2 persen, meningkat dari periode sebelumnya. Pemulihan ini menjadi catatan penting mengingat sempat terjadinya penurunan tajam pada masa yang dikenal publik sebagai “Agustus Kelabu”. Fakta bahwa kepercayaan dapat kembali pulih menandakan adanya resiliensi institusional dan efektivitas langkah korektif yang diambil.
Penanganan fase Agustus Kelabu sendiri patut diapresiasi. Polri memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam mengelola eskalasi sosial, dengan mengedepankan prinsip de-eskalasi dalam pengamanan unjuk rasa. Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta memperlihatkan implementasi nyata dari semangat Polri Presisi.
Dalam konteks global, stabilitas keamanan domestik yang terjaga turut berkontribusi pada posisi Indonesia di mata internasional. Survei Gallup 2025 menempatkan Indonesia dengan skor tinggi pada indeks law and order, sementara laporan Lowy Institute menempatkan pengaruh diplomatik Indonesia dalam lima besar dunia. Peran Polri sebagai penjaga stabilitas nasional menjadi fondasi penting bagi capaian tersebut, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Meski demikian, apresiasi publik tidak menutup ruang evaluasi internal. Pemecatan 689 anggota Polri akibat pelanggaran etik sepanjang 2025 menjadi pengingat bahwa agenda pembenahan disiplin dan integritas harus terus diperkuat. Langkah tegas ini justru dapat dibaca sebagai komitmen institusi untuk membersihkan diri, bukan sebagai kelemahan. Publik cenderung menghargai ketegasan yang konsisten dibanding pembiaran.
Upaya reformasi internal melalui pembentukan komisi percepatan yang menghimpun lebih dari 11 ribu masukan publik sejak November 2025 patut diapresiasi sebagai wujud keterbukaan. Program dialog langsung seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih juga menjadi jembatan penting antara Polri dan masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini memperlihatkan kesadaran institusi bahwa kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi, bukan sekadar kinerja statistik.
Di tengah capaian tersebut, masih terdapat harapan publik agar konsistensi reformasi dijaga sepenuhnya dalam koridor konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi rujukan penting dalam menjaga pemisahan peran institusi. Publik berharap Polri tetap fokus pada fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum yang profesional.
Dari perspektif masyarakat, survei CISA 2025 menunjukkan tingkat kepuasan 65,1 persen terhadap penegakan hukum siber. Penyelamatan aset negara senilai Rp1,998 triliun dari puluhan kasus tindak pidana korupsi juga diapresiasi sebagai kontribusi nyata. Harapan ke depan adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas agar setiap capaian dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
Menutup 2025, Polri berada pada posisi yang relatif kuat. Tahun ini dapat dibaca sebagai fase recovery sekaligus pondasi menuju reformasi yang lebih matang. Apresiasi publik telah kembali tumbuh, namun harapan masyarakat pun semakin tinggi. Dengan menjaga komitmen pada nilai humanis, akuntabel, dan adaptif tiga pilar utama Polri Presisi kepolisian Indonesia berpeluang besar tidak hanya dipercaya, tetapi juga benar-benar dicintai rakyatnya.
Oleh Romadhon Jasn, JAN
