Jombang, 31 Agustus 2026 – Isu skenario “Paket Istana” di balik terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU menuai berbagai respons. Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal PAN, Ahmad Muzani, secara tegas membantah adanya campur tangan pemerintah atau istana dalam proses muktamar.
“Muktamar NU ini berlangsung demokratis. Kami dari pemerintah dan istana tidak pernah cawe-cawe dalam proses pemilihan. Ini adalah murni keputusan para kiai dan peserta muktamar,” ujar Muzani di sela-sela acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).
Narasi “Paket Istana” Menguat
Isu ini pertama kali dilontarkan oleh kader PKB, Nizar Zahro, yang menuding ada skenario dari Istana untuk mengamankan kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketum PBNU. Menurut Nizar, kehadiran Presiden Prabowo di muktamar tidak sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi politik untuk memuluskan pasangan tersebut.
“Terpilihnya Kiai Miftachul dan Gus Kikin sebagai Rais Aam dan Ketum PBNU tidak terlepas dari dukungan Istana. Ini adalah skenario untuk memastikan bahwa PBNU berada dalam kendali yang sejalan dengan pemerintah,” ujar Nizar dalam wawancara dengan media, Senin (31/8/2026).
Bantahan dari Internal NU
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari sejumlah kiai dan pengurus NU. Mereka menilai tuduhan “Paket Istana” tidak berdasar dan merendahkan proses musyawarah yang telah berlangsung di muktamar.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, KH. M. Najib Abdul Qodir, mengatakan bahwa pemilihan Rais Aam dan Ketum PBNU dilakukan secara mufakat oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) berdasarkan hasil penjaringan suara dari seluruh cabang dan wilayah. “Ini adalah keputusan muktamar yang diambil secara kolektif, bukan titipan dari siapa pun,” tegasnya.
Spekulasi dan Faktor Prabowo
Spekulasi “Paket Istana” semakin menarik karena Presiden Prabowo baru saja secara resmi menerima KTA NU dari Gus Kikin. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai apakah penerimaan KTA tersebut merupakan simbol keakraban atau bagian dari strategi politik yang lebih besar.
Namun, Muzani menegaskan bahwa kehadiran Presiden di muktamar adalah bentuk penghormatan kepada NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bukan untuk mengintervensi. “Presiden hadir untuk bersilaturahmi dan menghormati keputusan muktamar, bukan untuk cawe-cawe,” pungkasnya.
