Jakarta, Indonesia Visioner- Bakal calon kepala daerah untuk maju mendapat dukungan partai politik harus siap dengan mahar dari parpol. Sebab, kemampuan dan kapabilitas belum cukup, jika modal besar tidak ada.
Pakar Komunikasi Politik Heri Budianto mengatakan, mahar politik bisa saja menghambat potensi dari putera-puteri bangsa yang ternaik untuk menjadi pemimpin.
“Republik ini tidak bisa dibangun hanya dengan orang yang banyak memiliki modal. Ada yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki popularitas dan elektabilitas, punya kemampuan di segala sektor. Harusnya tipe seperti itu didukung untuk maju jangan di abaikan persoalan tidak ada dana mahar, ” kata Heri dalam Rilis Survei dan Diskusi Politik: Pertarungan Pilkada DKI Jakarta di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/03).
Menurut Heri, partai politik harusnya lebih terbuka kepada siapapun orang yang memilik kemampuan dan kapabilitas untuk memajukan daerah. Jika parpol tidak melihat dan merespon hal itu, maka kemajuan yang diinginkan oleh negara jangan berharap tercapai, karena terjegal masalah kontrak dan mahar politik tinggi.
DPP Partai Demokrat melalui Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Andi Nurpati mengatakan tidak ada mahar politik di tubuh partainya. Namun, untuk biaya politik tidak bisa dihindari. Sebab, adanya biaya politik terkait dengan strategi kemenangan nantinya.
“Demokrat sekali lagi saya pertegas, tidak pernah membahas kewajiban mahar, yang dibutuhkan partai politik itu untuk menggerakkan mesin partainya, itu pun cukup dengan kesepakatan dan hanya melibatkan tim pemenangan. Tetapi, siapapu calon nantinya yang akan didukung parpol, tentunya membutuhkan logistik, karena sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan mereka.,” Andi. (Mr.Vis)
