Visioner | Jakarta Ketua Divisi Advokasi Sumenep Progress Muhamad Qusyairi, S.H. mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkita Bangsa (DPP PKB) di Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta pada Senin (08-02-2021).
Qusyairi mendatangi kantor PKB untuk melaporkan ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir terkait penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
“Kemaren itu Pak Hamid Ali Munir ini meminta Reskrim Sumenep untuk periksa istrinya di kantor DPRD, bukan di Polres”, ucap Qusyairi pada wartawan.
Abdul Hamid Ali Munir merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kasus ini berawal dari istri Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Rahmaniyah menjadi penyambung perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 silam. Rahmaniyah menjanjikan akan meloloskan Calon PNS jika membayar sejumlah uang.
Kasus ini mencuat ke permukaan ketika ada salah satu korban yang melaporkan Rahmaniyah kepada Satreskrim Polres Sumenep dengan nomor laporan LP-B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESRKRIM.SPKT.
Qusyairi menambahkan agar Dewan Syuro PKB menindak tegas kadernya yang melanggar kode etik. “Dewan Syuro harus memberi warning ketua dewan ini, jangan sampai konstituen PKB kabur gara-gara satu orang yang tidak kredibel, dia menyalahgunakan wewenang”. Ucap Qusyairi
Laporan Sumenep Progress diserahkan langsung ke pengurus DPP PKB di Jakarta. “PKB partai besar di Sumenep, kalau ini orang tidak dipecat ya bisa rusak nantinya.” Tutup Qusyairi.
