Jakarta – Madura Progress kembali datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk minta ambil alih kasus dugaan korupsi Rp 15 miliar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sumberdaya Kabupaten Bangkalan.
Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (23/9/2021).
Dalam orasinya, Hasanuddin selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut jalan di tempat, bahkan tidak jelas prosesnya.
“Padahal kasus ini sudah masuk penyidikan namun sampai saat ini belum ada tersangka, sudah banyak saksi yang diperiksa masak tidak ada yang tersangka,” kata Hasan depan KPK.
Bahkan Hasan menduga telah terjadi pengkondisian penyidikan terhadap Kejari Bangkalan oleh pejabat tinggi Bangkalan.
“Maka sangat beralasan kalau misalkan muncul opini liar bahwa Kejari Bangkalan sudah masuk angin karena ini diduga melibatkan bukan hanya mantan Direksi namun pejabat tinggi Bangkalan,” ungkapnya.
Hasan meminta KPK untuk mengambil alih pengusutan kasus ini sehingga bisa mengungkap dan mentersangkakan semua pelakunya.
“Harapan kami cuma KPK, kalau di Bangkalan sudah darurat penegakan hukum maka masih ada KPK yang kami percaya untuk mengusut tuntas kasus ini,” tambahnya.
“Dugaan intervensi penegakan hukum di Bangkalan oleh pejabat tinggi di sana akan menjadi preseden buruk bahkan akan mengerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, KPK jangan biarkan maling uang rakyat itu bebas dari jeratan hukum,” tutup Hasan.
