Deputi K-MAKI Sumsel, Fer Kurniawan, menyoroti anggaran rehabilitasi rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Lahat tahun 2020 yang sangat fantastis mencapai Rp 2,8 miliar. Menurutnya, anggaran sebesar itu bukan hanya cukup untuk rehabilitasi namun bisa membuat rumah baru.
Ia meminta aparat penegak hukum (APH), Kejati Sumsel maupun Kejari Lahat untuk melakukan audit investigasi karena sangat mencurigakan telah terjadi tindak pidana korupsi.
“Rehab Rumdin pimpinan DPRD Lahat dengan dana fantastis sudah jelas harus diaudit-investigatif karena berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Item kontrak pekerjaan rehabilitasi Rumdin pimpinan DPRD Lahat belum tentu sesuai dengan yang di laksanakan dan bisa-bisa hanya tampal sulam saja tanpa pergantian material seperti dalam kontrak jasa dan pengadaan rehabilitasi Rumdin unsur pimpinan DPRD Lahat,” kata Feri Kurniawan dalam keterangannya, Kamis (11/5/2023).
“Bila dilihat dari nilai kontrak rehab Rumdin itu maka lebih baik membuat yang baru saja dengan dana yang fantastis itu bukan rehab yang menghabiskan anggaran dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi,” lanjutnya.
Rehabilitasi Rumdin pimpinan DPRD Lahat dianggarkan pada tahun 2020 yang mana pada saat itu sedang terjadi bencana nasional yaitu menyebarnya Covid-19.
Pemerintah menfokuskan semua anggaran untuk menanggulangi Covid-19 sehingga anggaran rehabilitasi Rumdin pimpinan DPRD Lahat menunjukkan ketidak peduliannya terhadap situasi sulit karena semua lini kehidupan masyarakat terkena dampaknya.
Hal itu juga menjadi citra buruk bagi pimpinan DPRD Lahat karena terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk merehabilitasi rumah dinas yang tidak berdampak langsung manfaatnya untuk masyarakat.
Sebagai informasi, Wakil ketua DPRD Lahat fraksi Partai Golkar, Sri Marhaeni Wulansih, sempat menolak anggaran tersebut karena dianggap menghamburkan uang rakyat namun sikap penolakannya tidak berlanjut sehingga membuat publik bertanya-tanya.
