Budapest, 31 Juli 2023 – Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Budapest mengikuti acara Bimbingan Teknis bagi Panitia Pemilihan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Nusa Dua, Bali, Indonesia, pada tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus 2023.
PPLN Budapest mengutus 3 peserta yakni Saudara La Ode Nazaruddin, yang bertanggung jawab dalam bidang Data dan Informasi, Saudari Haruming Sekar Saraswati, yang bertanggung jawab dalam bidang logistik, SDM, dan keuangan, serta satu orang staf dari Sekretariat yang membidangi keuangan, yakni Saudara Anis Kadir Sofyan.
Saudara La Ode Nazaruddin, yang juga merupakan Mahasiswa Doktoral Ekonomi Regional di MATE University , menjelaskan bahwa Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh KPU RI ini diikuti oleh 128 PPLN dari seluruh dunia.
“Bimtek ini sangat penting, terutama bagi saya yang mengurusi Data dan Informasi. Fokus tahapan selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah untuk mengakomodir Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB),” ujarnya.
Selanjutnya, Saudari Haruming Sekar Saraswati menekankan pentingnya materi-materi terkait keuangan dan logistik untuk peran yang diemban.
“Mengingat tanggung jawab saya, sesi-sesi mengenai keuangan dan pelaporan, serta persiapan logistik, menjadi sangat penting mengingat pemilu semakin dekat,” kata Mahasiswa Doktoral Manajemen di Corvinus University of Budapest ini.
Saudara Anis Kadir Sofyan, staf sekretariat yang membidangi keuangan, menyoroti pentingnya Bimtek ini dalam mendapatkan pengetahuan teknis terkait pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran PPLN.
“Bimtek ini penting untuk memastikan administrasi keuangan berjalan tertib, sehingga laporan pertanggungjawaban dapat disampaikan dengan baik dan tepat waktu,” tegasnya.
PPLN Budapest tetap komitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Mereka bertekad memastikan semua hak-hak pemilih terakomodir dengan baik dalam pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih di Hongaria.
PPLN Budapest juga terus berusaha untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasionalnya, sejalan dengan prinsip-prinsip proses pemilu yang adil dan demokratis.
