Jakarta – Kontroversi pengerjaan proyek pengaspalan jalan menuju rumah pribadi Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, kian menuai kritik secara luas dari berbagai kalangan masyarakat.
Kali ini kritik pedas disampaikan oleh Imam Hanafi, aktivis asal Pamekasan Madura yang juga ketua umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura (IKMM) Jakarta, Ia menyatakan bahwa pengaspalan jalan menuju rumah pribadi Bupati sebagai bentuk tidak adanya empati terhadap masyarakat.
Imam juga menilai pengaspalan jalan menuju rumah pribadi Bupati Pamekasan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat adalah hal wajar, sebab masyarakat yang sedang beramai-ramai memperbaiki jalan rusak di berbagai desa secara swadaya, justru disuguhi informasi APBD digunakan untuk pembangunan jalan menuju rumah pribadi Bupati.
“Saat masyarakat sedang ramai membicarakan soal perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya, bahkan sampai menyebarkan pamflet bantuan dana, seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Palengaan, Pemkab melalui dinas terkait malah mengerjakan proyek jalan menuju rumah pribadi Bupati,” kata Imam dalam keterangannya resminya, Minggu (3/7/2025).
“Tentu wajar jika masyarakat dan kami sebagai aktivis yang peduli terhadap daerah asal sendiri memberikan kritikan, agar ke depan Pemkab lebih mempunyai rasa empati terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan menjalankan aktivitas akibat pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya baik,” lanjut Imam.
Selanjutnya, Imam mengingatkan soal efisiensi anggaran yang seluruh daerah di Indonesia merasakan dampaknya. Menurutnya, Pemkab Pamekasan seharusnya bisa memperhatikan efisiensi tersebut untuk hal-hal yang lebih prioritas.
“Efisiensi anggaran seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Jangan karena sudah berkuasa, APBD hanya difokuskan untun jalan menuju rumah pribadi Bupati. Padahal, jalan poros Kabupaten seperti yang ada di Palengaan tidak diberikan perhatian untuk perbaikan,” tegas Imam.
Tidak hanya itu, pembelian mobil dinas Bupati Pamekasan dinilai sebagai pemborosan dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran untuk kemewahan pribadi. Polemik tersebut, menurut Imam, tidak sesuai dengan himbauan efisiensi atau penghematan anggaran dari pemerintah pusat.
“Ke depan, Pemkab Pamekasan harus lebih memperhatikan APBD, sehingga tidak digelontorkan secara asal-asalan dan harus tepat sasaran. Saya kira masih banyak desa-desa yang harusnya jadi prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur, dari pada mementing kendaraan dinas Bupati yang begitu mewah itu,” terang Imam.
Terakhir, Imam menegaskan bahwa kontroversi di awal pemerintahan Bupati Kholilurrahman ini bisa diambil pelajaran, sehingga ke depan Pemkab bisa lebih peka dan mendengar keluhan masyarakat.
“Kita berharap Pemkab Pamekasan bisa lebih memperhatikan kondisi masyarakat di desa-desa, sehingga kontroversi seperti pengaspalan ini bisa diminimalisir dan pemborosan anggaran tidak terjadi di Pamekasan. Jika Pemkab mengedepankan kepentingan masyarakat, maka Pamekasan maju akan cepat dirasakan,” tandasnya.
