Visioner.id Jakarta- Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa bela rakyat (GMBR) menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR- MPR.
Koordinator aksi Abdul Hakim (22) mengatakan dalam orasinya, DPR banyak oknum yang terindikasi kuat melakukan tindakan korupsi, maka pelemparan simbol tikus putih diikat dengan uang adalah bentuk protes dan kritik terhadap lembaga kerakyatan.
“Pelemparan tikus itu simbol, berharap agar para anggota legislatif yang terindikasi korupsi malu akan perbuatannya,” kata Hakim, di depan gerbang utama Gedung Parlemen kemaren, Kamis (30/3).
Massa berkumpul sekitar pukul 12.00 WIB dan mulai berorasi pada pukul 12.15 WIB.
Peserta demonstrasi terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 5 universitas, yakni STEBANK Islam Mr Sjafruddin Prawiranegara, STIEAD Ciputat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Bung Karno.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima perwakilan mahasiswa yang tengah menggelar aksi demo di Gedung Parlemen, setidaknya dia menangkap ada tujuh poin keinginan mahasiswa.
Pertama, soal penegakan hukum diminta untuk tidak tebang pilih. Khususnya menuntaskan kasus e-KTP “Jangan yang kecil hukumnya berat, yang besar nggak kelihatan,” rangkum Zulkifli usai menerima perwakilan mahasiswa itu.
Kedua, mahasiswa meminta fungsi MPR diperkuat. Namun kata dia, itu semua tergantung pada DPR. Sejauh ini, yang disepakati adalah perlunya haluan negara.
Ketiga, terkait petani Kendeng. Dikatakan Zulkifli kepada mahasiswa, dalam pembangunan yang menyentuh keberadaan sumber daya alam, harusnya bisa memberi manfaat terbesar bagi rakyat di sekitarna. “Karena rakyat Kendeng akan kehilangan alternatif pilihan pertanian,” tuturnya.
Keempat soal pendidikan. “Adik-adik ini menuntut pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada pendidikan yang mahal tapi untuk semuanya,” sebut Zulkifli.
Kelima, perlunya pemerintah mengapresiasi TNI dan Polri yang bekerja dengan baik dan profesional. Menurut mahasiswa, perlu ada peningkatan dalam pendapatannya agar aparat fokus terhadap tugasnya tidak mencari sampingan.
Keenam, meminta kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketujuh, mahasiswa menolak adanya reklamasi di Teluk Jakarta. “Penolakan reklamasi akan disampaikan ke pihak terkait,” pungkas Zulkifli.
