Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Dewan Adat Papua (DAP) : Pemecatan Fahri adalah pembunuhan proses Demokrasi

by Aulia Rachman Siregar
April 6, 2016
in HUKUM
Reading Time: 1min read
Dewan Adat Papua (DAP) : Pemecatan Fahri adalah pembunuhan proses Demokrasi
0
SHARES
36
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, IndonesiaVisioner-. Kemelut yang dialami oleh saudara kami Fahri Hamzah adalah sebuah pembungkaman dan pembunuhan proses demokrasi. Sebab Fahri Hamzah adalah salah satu figur yang kami kenal dari Papua selama masa reformasi. Kami kenal, karena sampai hari ini perjuangannya sangat menyentuh, baik itu soal Hak Asasi Manusia (HAM) maupun perjuangnnya dalam mensejahtrakan masyarakat Papua.

Hal ini disampaikan oleh Yan Piet Yaranggan,  Ketua Dewan Adat Papua dalam konverensi pers hari ini Rabu, (06/04/2016) bertempat di Jalan Tebet Timur Dalam V No. 22, Jakarta Selatan.

Yan mengemukakan, Fahri Hamzah adalah salah satu tokoh yang membela serta menolong kami dalam proses berdemokrasi di Tanah Paupa. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya di tengah-tengah kami saat kongers ke III DPA.

“Keputusan untuk hadir ditngah-tengah kami adalah wujud dari kepedulian saudara Fahri terhadap kami orang papua” sambung yan

Keputusan DPP PKS dalam memecat Fahri Hamzah adalah bentuk pembunuhan terhadap masa depan demokrasi indonesia. Sehingga, Pengadilan kami minta untuk memuntuskan proses perkara pelaporan Fahri dengan keputusan yang adil. Kami juga menghimbau DPP PKS untuk meninjau kembali keputusannya. karena, Fahri bukan hanya milik PKS, tetapi saudara Fahri adalah harapan masyarakat indonesia terutama kami masyarakat Papua.

“Beliau adalah satu dari sekian pemuda yang memperjuangkan demokrasi, terutama di Tanah Papua” tegas Yan.

Kalau sampai dipecat, maka kami menganggap perjalan demokrasi di indonesia sudah tidak benar. Apalagi hal ini dipraktekkan oleh partai sekelas PKS yang lahir dimasa-masa paca reformasi.

“Kalau jakarta saja sudah tidak benar praktek demokrasinya, apalagi di Papua” sesal Yan

Yan menambahkan, Sampai sore tadi, kami belum menerima bentuk kasus yang benar-benar menjadi alasan utama DPP PKS untuk memecat saudara FH. Sehingga, Kami secara moral akan selalu menemani Farhri dalam mencari keadilan.

“Kalo tidak ada keberpihakan pada orang yang lantang melindungi rakyatnya, terutama kami di Papua, kenapa PKS ada di Papua” tutup Yan.  (MR. Vis)

Previous Post

Legenda AC Milan Paolo Maldini Pimpin Tribut Untuk Sang Ayah (Pemilik Awal No. Keramat 3 I Rossoneri)

Next Post

Pemuda Riau menagih implementasi komitmen FCP APP dan Komitmen SFMP APRIL di Riau bukan hanya greenwashing

Related Posts

JAN Apresiasi Polda Jatim dan BNN Gagalkan 3,37 Ton Ganja Vape, Selamatkan 10 Juta Jiwa
HUKUM

JAN Apresiasi Polda Jatim dan BNN Gagalkan 3,37 Ton Ganja Vape, Selamatkan 10 Juta Jiwa

Juli 4, 2026
JAN: HUT ke-80 Jadi Momentum Evaluasi, Kapolri Ajak Publik Beri Masukan
HUKUM

JAN: HUT ke-80 Jadi Momentum Evaluasi, Kapolri Ajak Publik Beri Masukan

Juni 29, 2026
Usia Kapolri 60 Tahun, JAN: “Keputusan DPR Sudah Tepat, Publik Tak Perlu Resah”
HUKUM

Usia Kapolri 60 Tahun, JAN: “Keputusan DPR Sudah Tepat, Publik Tak Perlu Resah”

Juni 9, 2026
RUU Polri Ramai Diperbincangkan, Tapi Benarkah Publik Sudah Baca Utuh?
HUKUM

RUU Polri Ramai Diperbincangkan, Tapi Benarkah Publik Sudah Baca Utuh?

Juni 6, 2026
Yeka Hendra Fatika Ombusdman jadi Tersangka Perintangan Penyidikan Korupsi
HUKUM

Yeka Hendra Fatika Ombusdman jadi Tersangka Perintangan Penyidikan Korupsi

Mei 26, 2026
RUU Polri Jadi Inisiatif DPR, JAN: Momentum Emas Modernisasi Korps Bhayangkara
HUKUM

RUU Polri Jadi Inisiatif DPR, JAN: Momentum Emas Modernisasi Korps Bhayangkara

Mei 21, 2026

Comments 1

  1. Ping-balik: Dewan Adat Papua (DPA) : Pemecatan Fahri adalah pembunuhan proses Demokrasi - Repelita Online

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

TERPOPULER

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved