Jakarta, 5 Oktober 2026 – Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi sorotan publik. Ia dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk membenahi institusi Polri yang selama ini diwarnai berbagai persoalan. Pertanyaan besarnya: mampukah ia memenuhi harapan tersebut?
Suyudi memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni. Kariernya mencakup bidang reserse, kewilayahan, hingga pengalaman lintas lembaga saat memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia juga dikenal sebagai sosok yang mengedepankan pendekatan humanis.
Salah satu gagasan utamanya adalah doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia menegaskan bahwa Polri tidak boleh menjauh dari masyarakat dan harus hadir untuk mendengar serta bekerja bersama. Doktrin ini menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.
Suyudi juga berkomitmen mengubah logika penanganan perkara yang selama ini bergantung pada viralnya kasus di media sosial. Ia menyebut fenomena “no viral no justice” sebagai hal yang harus diubah.
Warisan Masalah yang Menanti
Ekspektasi publik tidak muncul tanpa alasan. Polri mewarisi sejumlah persoalan serius yang harus segera ditangani. Survei Adidaya Institute periode 15-21 September 2026 menempatkan kepercayaan publik terhadap Polri di angka 64,8 persen, peringkat keempat dari bawah.
Era kepemimpinan sebelumnya diwarnai skandal besar seperti pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan. Desakan dari masyarakat sipil juga menyoroti masih adanya kultur kekerasan dan praktik mafia hukum yang menghambat penegakan keadilan.
Analisis: Mampukah Memenuhi Ekspektasi?
Jawabannya bergantung pada seberapa cepat dan nyata perubahan yang dilakukan, terutama di level bawah.
Peluang Suyudi terletak pada pendekatan dan pengalamannya. Latar belakang reserse dan pengalaman lintas lembaga memberinya basis untuk memperkuat koordinasi dan penegakan hukum. Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” juga menjadi narasi yang tepat untuk membangun kembali kepercayaan publik yang tergerus.
Tantangan terbesarnya adalah eksekusi di lapangan. Pengamat kepolisian menekankan bahwa perubahan tidak boleh berhenti pada pergantian figur di level elite. Problem pelayanan dan penegakan hukum yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pungli dan transaksi kotor, justru terjadi di level bawah. Jika pola lama di level ini tidak dibenahi, ekspektasi publik akan sulit terpenuhi.
Indikator keberhasilan awal bisa dilihat dari 100 hari pertama. Pengamat menilai target 100 hari adalah angka yang optimistis, namun realistis untuk melihat arah kebijakan dan keberanian Kapolri baru dalam mengambil langkah korektif.
Singkatnya, modal dan janji sudah ada. Namun, publik akan menilai dari tindakan nyata, terutama seberapa berani ia membersihkan internal dan memastikan janji “Polisi Bersama Masyarakat” terwujud dalam pelayanan sehari-hari, bukan sekadar menjadi slogan.
