JATIM – Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 membuat warga Jawa Timur mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Selain itu Generasi Muda Mathlaul Anwar Jawa Timur ikut angkat bicara soal kebijakan yang diberlakukan oleh mendikbud soal zonasi PPDB tersebut. Fahmi Ismail Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathlaul Anwar Jawa Timur mengatakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersistem zonasi yang dinilai menimbulkan persoalan baru karena banyak siswa daerah pinggiran berprestasi tidak terakomodasi di sekolah-sekolah yang baik.
“Persoalannya itu fasilitas pendidikan kita belum merata,” kata Fahmi saat ditemui di Dau Kabupaten Malang pada hari, Sabtu (22/06/2019).
Ia mengaku cukup banyak mendapat keluhan dari wali murid dan warga sekitar. Penyebabnya, kesempatan bersekolah di sekolah unggulan tidak lagi bisa dinikmati anak-anak didik berprestasi.
Masalahnya adalah jarak dan zonasi. Rumah mereka tak berada dalam zonasi sekolah unggulan, atau jarak domisili yang tidak cukup dekat sehingga kalah bersaing dengan calon siswa yang kediamannya lebih dekat dengan sekolah.
“Diakui atau tidak fasilitas pendidikan di kota dan di pinggiran pasti beda. Mereka minta masalah kualitas pendidikan ini di semua wilayah disetarakan dulu, baru diatur zonasi,” katanya.
Sehingga penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada ajaran tahun baru 2019/2020 dengan sistem zonasi perlu dikaji ulang. Ini karena sistem ini dinilainya belum efektif dan berpotensi menimbulkan permasalahan.
Lanjutnya” mendikbud harus lebih peka dalam melihat persoalan di masyrakat sebelum mengeluarkan kebijakan apapun, karena menteri periode Jokowi-JK yang sering di kritik dan sering di evaluasi kebijakannya yaitu mendikbud contohnya Full Day School jadi ini menjadi pembelaran untuk mendikbud ke depan”. (Adt).
