JAKARTA – VISIONER.id – Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (Koornas HAM) Indonesia, Asep Irama menyesalkan pernyataan Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan.
Menurut Asep, pernyataan Masinton cenderung tendensius dan berpotensi melecehkan kerja BNN dalam kegiatan penindakan dan pemberantasan peredaran narkoba di Tanah Air.
“Padahal selama ini kerja BNN sudah sangat baik. Indikator sederhananya, banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap BNN, sehingga angkanya menurun,” kata Asep di Jakarta, Minggu, (01/12/2019).
Apalagi kata Asep, BNN juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menekan peredaran narkoba di Indonesia.
“Mulai dari kepolisian, bea cukai, hingga angkatan laut. Sehingga alasan pembubaran BNN tidak bisa diterima dengan dalih apapun,” tegas Asep.
Bahkan diakui Asep, selama tahun 2018 BNN sudah berhasil mengungkap 40.553 narkoba di Indonesia.
“Berdasarkan data tahun 2018 diketahui bahwa pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh BNN dan Polri sebanyak 40.553 kasus yang melibatkan 53.251 tersangka. Barang bukti yang disita pada tahun 2018, antara lain ganja sebanyak 41,3 ton, sabu sebanyak 8,2 ton, dan ekstasi sebanyak 1,5 juta butir,” jelas alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.
Usulan pembubaran BNN tegas Asep, merupakan ide prematur yang tidak pantas keluar dari mulut anggota DPR.
“Apa yang disampaikan Masinton Pasaribu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi justru akan memperparah peredaran narkoba di Indonesia,” sesal Asep.
Asep mengungkapkan, pemerintah saat ini telah menerbitkan Instruksi Presiden untuk mendukung tercapainya Indonesia selaku Negeri bebas Narkoba.
Terlebih saat ini tegas Asep, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang darurat narkoba.
Namun, dirinya mengaku bingung mengapa Masinton Pasaribu justru menyarankan untuk membubarkan BNN.
“Atau jangan-jangan jaringan kartel narkoba sudah masuk di parlemen? Sehingga salah satu anggota Komisi III lantang bersuara untuk menutup BNN,” katanya.
Ia menerangkan, menurut Badan Pengendalian Internasional (INCB), negara-negara anggota ASEAN membuat kesepakatan Drug-Free ASEAN 2015, yang isinya menjadikan ASEAN sebagai wilayah bebas narkoba pada tahun 2020.
“Tetapi semangat tersebut sangat berbeda dengan pernyataan anggota Komisi III DPR RI, yang menyatakan BNN perlu dibubarkan,” tandas Asep.
Memperkuat Peran BNN
Asep mengatakan dibandingkan membubarkan BNN, maka langkah paling bijak adalah dengan memperkuat peran BNN dalam aspek pencegahan dan penindakan peredaran narkoba.
“Kalau BNN dibubarkan maka mesti harus membentuk lembaga lain yang konsen dalam pemberantasan narkoba, dan itu membutuhkan waktu. Sehingga hal itu akan memperlambat upaya perang terhadap narkoba di Tanah Air. Maka langkah paling bijak adalah memperkuat peran dan kewenangan BNN jika selama ini dianggap kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Jadi usulan pembubaran merupakan argumentasi konyol yang tidak bisa menyelesaikan masalah,” tegas Asep.
Salah satu upaya memperkuat BNN kata dia adalah dengan mempercepat revisi terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Sejak digaungkan pada 2015 silam, baru masuk Prolegnas pada 2018 dan sampai sekarang masih belum terlihat akan adanya pengesahan UU Narkotika yang baru. Bisa jadi ini yang mempersempit kerja BNN dalam pemberantasan narkoba, karena revisi UU yang tidak kunjung selesai.”
“Bahkan jika memungkinkan dilakukan penguatan posisi BNN seperti pola kerja KPK yang memiliki kewenangan penyadapan terhadap investigasi peredaran gelap narkoba,” sambung Asep.
Ia menilai pernyataan Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN, Sarifuddin Suding jika BNN hanya tempat parkir para perwira menengah yang tidak punya pekerjaan sebagai argumentasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
“Selama ini anggota Polri yang ditugaskan di BNN memang sudah sesuai dengan kriteria dan kebutuhan BNN dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan narkoba,” jelas dia.
“Sehingga tudingan BNN jadi ‘tempat parkir’ adalah pernyataan yang berpotensi menjurus pada fitnah. Ini sangat kita sesalkan,” tandas Asep.
